TIMES JATIM, MALANG – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertema “Modernisasi Proses Penuntutan dalam RKUHAP” yang digelar oleh Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya, Rabu (27/8/2025).

Burhanuddin hadir secara online melalui Zoom dan menyoroti pentingnya modernisasi hukum acara pidana agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
“Pembaharuan KUHAP ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin keadilan prosedural,” tegas Jaksa Agung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah berlaku lebih dari empat dekade, sehingga tidak mampu lagi mengakomodasi dinamika hukum yang terus berkembang.

“Pembaruan ini diharapkan menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, adaptif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Penegak hukum harus memberikan kepastian sekaligus menjunjung nilai keadilan,” jelasnya.

Burhanuddin menekankan bahwa proses pembaruan KUHAP harus melibatkan partisipasi masyarakat agar memiliki legitimasi publik. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 yang mengatur tentang partisipasi bermakna.

“Setidaknya ada tiga indikator yang harus dipenuhi: masyarakat berhak didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atau tanggapan,” ujarnya.

Jaksa Agung juga mengutip pandangan Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada rakyat kecil dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan formalistik.

Melalui pembaruan KUHAP, Burhanuddin berharap Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pembaruan hukum acara pidana ini harus menjadi momentum penting reformasi hukum nasional yang berbasis moral, inklusif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)