TIMES JATIM, JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru dimulai memicu berbagai spekulasi dan harapan. Banyak pihak yang berharap bahwa kombinasi Prabowo sebagai sosok yang berpengalaman dalam politik dan Gibran yang muda serta energik akan mampu membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. 

Namun, di balik euforia tersebut, sejumlah kebijakan yang diluncurkan seperti program makan bergizi gratis, kenaikan PPN 12 persen, hilirisasi ekonomi, dan industrialisasi, turut menjadi bahan perbincangan hangat yang memunculkan pertanyaan besar: apakah ini benar-benar kebijakan yang pro rakyat, atau justru sekadar 'jala politik' untuk meraih dukungan dalam kontestasi politik?

Salah satu kebijakan yang banyak menuai perhatian adalah program makan bergizi gratis. Program ini diumumkan dengan niat mulia untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, program ini juga mendapat sorotan tajam. 

Banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari proyek janji politik yang tidak didasari dengan kajian yang matang. Bagaimana mungkin kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa adanya persiapan yang memadai, mengingat tantangan logistik, distribusi, dan keberlanjutan anggaran yang besar?

Di sisi lain, kebijakan kenaikan PPN sebesar 12 persen juga menimbulkan kecemasan. Peningkatan tarif pajak ini disinyalir akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan bawah. Kenaikan PPN selalu menjadi isu sensitif, karena mempengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga biaya produksi barang dan jasa. 

Sementara itu, pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini perlu diterapkan untuk mengurangi defisit anggaran dan menstabilkan ekonomi nasional. Namun, apakah masyarakat siap menanggung beban ini, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global?

Di ranah ekonomi, Prabowo dan Gibran juga menekankan hilirisasi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi memang menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. 

Namun, dalam implementasinya, program hilirisasi ini tak jarang disertai dengan tantangan besar, mulai dari kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga potensi konflik kepentingan dalam sektor-sektor tertentu yang sangat tergantung pada sumber daya alam.

Selain hilirisasi, industrialisasi juga menjadi program strategis yang digadang-gadang untuk membawa Indonesia menjadi negara industri maju. Program industrialisasi ini jelas merupakan langkah yang patut diapresiasi karena dapat membuka banyak peluang kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Dalam konteks kebijakan ekonomi politik global saat ini, pertanyaannya adalah: apakah Indonesia siap bersaing di pasar dunia dengan menghadapi persaingan industri global yang semakin ketat?

Politik ekonomi global juga memberikan tantangan tersendiri bagi Prabowo-Gibran. Dalam situasi global yang dipenuhi ketidakpastian, mulai dari perang dagang hingga perubahan iklim, Indonesia harus mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan ini. 

Industrialisasi yang dicanangkan akan sulit berhasil tanpa adanya dukungan yang kuat dari sektor-sektor lain, seperti riset dan pengembangan (R&D), pendidikan, serta kebijakan fiskal yang stabil.

Kebijakan ekonomi ini semakin memunculkan diskursus mengenai apa sebenarnya yang menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan yang digulirkan sejauh ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, ataukah sekadar alat untuk memperoleh dukungan politik dari berbagai kelompok. 

Apakah kebijakan makan bergizi gratis, misalnya, lebih didorong oleh kebutuhan rakyat atau sekadar langkah simbolis untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sosial?

Dalam hal ini, kita tak bisa menutup mata terhadap realitas politik Indonesia yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral. Makan bergizi gratis bisa jadi merupakan cara untuk meraih simpati masyarakat, apalagi menjelang pemilu atau pilkada yang akan datang. 

Demikian pula, kebijakan ekonomi yang lebih besar seperti kenaikan PPN dan hilirisasi ekonomi dapat dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi politik di mata kapitalis dan pelaku bisnis yang mendukung pemerintahan.

Namun, kita juga harus menyadari bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini justru memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. 

Peningkatan pajak yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, justru bisa berisiko menjadi beban tambahan bagi masyarakat kelas bawah yang sudah terhimpit oleh kondisi ekonomi yang sulit.

Selain itu, harus diakui bahwa banyak kebijakan yang dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan jangka panjang. Hilirisasi dan industrialisasi memang merupakan langkah yang penting, namun hasilnya tidak dapat langsung dirasakan dalam waktu singkat. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dengan lebih transparan dan rinci mengenai target-target jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut, serta bagaimana mereka berencana untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin muncul.

Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menunjukkan kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan janji politik semata, tetapi juga keberanian untuk menghadapi tantangan ekonomi yang nyata. Mereka perlu membuktikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar didasari oleh kajian yang mendalam dan bukannya sekadar upaya mencari dukungan politik dalam menghadapi pemilu atau dinamika politik lainnya.

Jala politik yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah harus benar-benar mampu menangkap perhatian rakyat tanpa menjebak mereka dalam janji-janji kosong. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang strategis, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya sekadar alat untuk memenangkan persaingan politik dalam jangka pendek. Tanpa keberlanjutan dan kejelasan dalam pelaksanaan, kebijakan-kebijakan ini hanya akan menjadi bagian dari angan-angan politik belaka.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.