TIMES JATIM, SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dana transfer dari pusat mengalami penurunan. Meski begitu, pemerintah kota (pemkot) dan DPRD Surabaya tetap memprioritaskan program pro rakyat.

"Jadi memang seperti kita ketahui dana transfer di mana-mana turun, makanya kita juga di Surabaya ada perbedaan, ada penurunan. Tapi dengan itu kita sudah lakukan tapi yang terpenting untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya, dikutip Selasa (2/9/2025) melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, program prioritas seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tetap berlanjut.

“Yang seperti Rutilahu, dan untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan. Jadi kita berputar untuk kegiatan yang lainnya yang kita kurangkan,” tegasnya.

Karena itu, ia juga menggarisbawahi bahwa penyusunan APBD Tahun 2026, tidak akan lagi bergantung pada besarnya transfer dari pusat. "Karena sudah ada pemberitahuan bahwa dana transfer juga akan dikurangi, terutama untuk kota-kota yang fiskalnya kuat, salah satunya Surabaya,” katanya.

Selain itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran. Oleh sebabnya, pemkot dan DPRD Surabaya sepakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

"Makanya kita dengan DPRD (sepakat) yang mana (prioritas). Kalau kita sepakat untuk kemiskinan, untuk pengangguran, maka infrastruktur pasti jauh akan turun,” paparnya.

Meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, Wali Kota Eri memastikan bahwa pemkot dan DPRD Surabaya tidak akan membebani masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Saya tidak akan pernah menaikkan PBB, saya tidak akan pernah menaikkan beban masyarakat," ujarnya.

Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan aset daerah melalui skema sewa atau yang lainnya. Termasuk pula menyiapkan skema pembiayaan proyek prioritas melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga mendorong penyertaan modal BUMD.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya mendukung ekonomi kerakyatan. Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong Koperasi Merah Putih menggerakkan ekonomi warga dengan bunga pinjaman rendah.

"Karena itulah saya sampaikan ketika kita itu meminjamkan kepada Koperasi Merah Putih, kasih bunga cuma 2%, maksimal 3%. Agar apa? Koperasi Merah Putih ini juga terus bergerak,” terangnya.

Wali Kota Eri menilai bahwa Koperasi Merah Putih menjadi salah satu trigger dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menjual kebutuhan pokok, seperti Gas LPG 3 KG yang telah disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, anggota koperasi juga mendapatkan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap bulan.

"Itu yang kita lakukan sekarang. Nanti kita akan bergerak terus untuk menghitung yang tahun 2026, bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana yang namanya kemiskinan, putus sekolah, kesehatan, termasuk (perbaikan) Rutilahu tidak boleh berhenti,” tandasnya. (*)