TIMES JATIM, MALANG – Kita hidup di zaman ketika mikrofon tersedia di mana-mana, tetapi keberanian justru terasa langka. Media sosial penuh suara, forum diskusi bertebaran, ruang publik seolah terbuka lebar. Namun, anehnya, sedikit sekali yang benar-benar berani berkata apa adanya di hadapan kekuasaan.

Kritik sering terdengar, tapi lebih banyak berbisik daripada menggema. Lidah masyarakat seperti berjalan di atas kaca: hati ingin berteriak, tapi kaki gemetar melangkah.

Fenomena ini bukan lahir tiba-tiba. Ia bukan sekadar soal generasi yang lembek atau masyarakat yang kehilangan nyali. Ia adalah warisan panjang dari sebuah rezim yang membangun kekuasaan bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan ketakutan yang ditanam rapi di dalam kepala. 

Orde Baru di bawah Soeharto tidak sekadar mengatur negara, tetapi juga mengarsiteki psikologi warganya. Selama puluhan tahun, kritik diperlakukan seperti penyakit, perbedaan pendapat dianggap gangguan ketertiban, dan keberanian disamakan dengan bunuh diri sosial.

Pada masa itu, kebenaran harus berjalan sambil menunduk. Kata-kata disaring sebelum lahir, pikiran disensor sebelum matang. Orang belajar sejak dini bahwa selamat lebih penting daripada jujur, aman lebih berharga daripada benar. 

Negara menjadi guru yang galak, mengajari rakyatnya untuk pandai membaca angin, bukan memperjuangkan arah. Dari situlah lahir generasi yang mahir menyusun kalimat abu-abu, menghindari warna hitam dan putih, agar tidak tampak berseberangan dengan mata kekuasaan.

Rezim memang telah tumbang, tetapi cara berpikirnya seperti hantu yang enggan pulang ke kubur. Kita menyebut diri hidup di era demokrasi, namun mentalitas feodal masih bercokol di bawah tempurung tengkorak. 

Kritik sering dibungkus humor agar tak terlihat tajam, disamarkan sebagai diskusi agar tak terdengar menantang, atau dipelintir menjadi “masukan konstruktif” agar tidak dianggap ancaman. Kejujuran akhirnya seperti pisau yang selalu disimpan di balik punggung, jarang dihunus ke meja perdebatan.

Di banyak ruang, terutama yang dekat dengan kekuasaan, keberanian sering digantikan oleh kecerdikan menjilat. Orang berlomba menjadi cermin yang memantulkan wajah indah penguasa, bukan jendela yang menunjukkan retak di dinding istana. 

Kritik dianggap tidak sopan, perbedaan pendapat dicurigai sebagai pembangkangan, dan keberanian dikira ambisi pribadi. Dalam iklim seperti ini, yang tumbuh subur bukan pikiran merdeka, melainkan insting bertahan hidup.

Lebih menyedihkan lagi, ketakutan itu kini diwariskan tanpa perlu tongkat komando. Ia hidup dalam obrolan keluarga, budaya kantor, ruang kelas, bahkan mimbar organisasi. “Jangan macam-macam,” “nanti susah sendiri,” “yang penting aman.”

Kalimat-kalimat itu menjadi doa sehari-hari, membentuk generasi yang pintar membaca peluang, tetapi gagap membaca kebenaran. Kita melahirkan banyak orang cerdas, namun sedikit yang nekat jujur.

Padahal, demokrasi tanpa keberanian hanyalah panggung dengan lampu redup. Ia ada, tetapi tak benar-benar hidup. Kekuasaan yang tak pernah ditantang akan mudah percaya bahwa dirinya selalu benar. 

Seperti raja yang bercermin di danau tenang, ia mengira wajahnya sempurna karena tak ada ombak yang berani mengusik bayangannya. Di situlah bahaya bermula: ketika kritik mati, kesalahan tumbuh tanpa peringatan.

Kita terlalu lama diajari bahwa stabilitas lebih penting daripada keadilan, ketertiban lebih utama daripada kebenaran. Padahal, sejarah membuktikan, negara besar bukan dibangun oleh rakyat yang diam, melainkan oleh warga yang berani berbeda. Kemajuan lahir dari pertanyaan, bukan dari kepatuhan membabi buta. Perubahan tidak pernah lahir dari barisan orang yang selalu mengangguk.

Tentu, tidak mudah memutus rantai ketakutan yang dipatri selama puluhan tahun. Trauma kolektif tidak hilang hanya dengan pergantian presiden atau pemilu lima tahunan. Ia memerlukan latihan panjang, keberanian kecil yang diulang setiap hari. Dimulai dari berani berbeda pendapat di ruang diskusi, berani mengkritik kebijakan tanpa merasa berdosa, berani berkata “ini salah” meski suara bergetar.

Keberanian bukan berarti kasar, dan kritik bukan berarti benci. Ia justru tanda cinta paling dewasa kepada negara: cinta yang tidak membiarkan kekasihnya terus berjalan dengan mata tertutup. Jika kita terus memelihara budaya diam, maka kekuasaan akan selalu nyaman, sementara rakyat belajar menelan keresahan seperti obat pahit tanpa resep.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti menjadi anak-anak politik yang takut dimarahi ayah otoriter yang sebenarnya telah lama pergi. Sudah saatnya kita berdiri sebagai warga negara dewasa, yang tidak hanya tahu cara memuji, tetapi juga berani mengoreksi. Karena negara yang sehat bukanlah negara yang sepi kritik, melainkan negara yang cukup kuat untuk mendengarkannya.

Jika keberanian terus kita simpan di lemari, maka demokrasi hanya akan menjadi dekorasi, bukan rumah tempat kebenaran tinggal. Dan kita, tanpa sadar, hanya sedang mewarisi satu hal dari Orde Baru: kemampuan luar biasa untuk diam, bahkan ketika hati sebenarnya sedang menjerit.

***

*) Oleh : Jefry Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Polehan 2, Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.