TIMES JATIM, MALANG – Di negeri ini, pajak sering datang seperti tamu tak diundang: mengetuk pintu saat dapur berasap tipis, menagih ketika dompet sedang diet. Ia hadir rapi dalam formulir, sopan dalam surat resmi, tetapi terasa seperti tangan dingin yang meremas leher pelan-pelan tidak sampai mematikan, hanya cukup untuk membuat napas sesak.

Pajak, dalam kitab teori, adalah tulang punggung negara. Tanpanya, jalan tak dibangun, sekolah tak dicat, dan kantor-kantor pemerintah hanya jadi bangunan kosong. Namun dalam praktik sehari-hari, pajak sering berubah rupa: dari instrumen keadilan menjadi alat pemerasan yang sah secara administrasi.

Rakyat kecil membayar pajak seperti menabung luka. Sedikit demi sedikit, tapi perihnya menahun.

Pedagang kaki lima yang untungnya setipis kulit bawang tetap dikejar retribusi. UMKM yang baru belajar berjalan sudah disambut kewajiban laporan. Pekerja formal dipotong sebelum sempat memegang gaji. 

Bahkan rokok, minuman, pulsa, listrik, air semuanya diberi stempel “kena pajak”. Hidup di negeri ini seperti masuk pusat perbelanjaan raksasa: apa pun yang disentuh, ada kasirnya.

Ironisnya, mereka yang paling rajin dipungut justru mereka yang paling jarang menikmati hasilnya. Jalan di kampung berlubang seperti kalender bolong. Sekolah negeri atapnya bocor seperti saringan. Puskesmas antreannya lebih panjang dari harapan. 

Sementara di sisi lain, gedung-gedung kekuasaan berdiri mengkilap seperti pamer gigi emas. Pajak pun kehilangan wajah sebagai gotong royong, dan berubah menjadi iuran wajib untuk membiayai gaya hidup negara.

Yang lebih menyesakkan, sistem kita begitu galak pada yang kecil, tetapi sering rabun pada yang besar. Warung kopi disisir, konglomerat disalami. Penjual gorengan diminta NPWP, sementara pengemplang pajak kelas kakap bisa bersembunyi di balik tumpukan pasal seperti anak kecil bersembunyi di balik tirai tipis semua tahu, tapi pura-pura tak lihat.

Hukum pajak kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia seperti pisau dapur: rajin mengiris bawang, gugup ketika bertemu daging tebal.

Narasi resmi selalu indah: pajak untuk pembangunan, pajak untuk masa depan, pajak demi generasi emas. Tapi rakyat hidup bukan dari narasi. Mereka hidup dari nasi, ongkos, dan tagihan. Ketika harga naik, pajak ikut naik. Ketika ekonomi batuk, pajak tetap jogging pagi. Negara seperti teman yang rajin meminjam uang, tapi jarang mengirim kabar.

Masalahnya bukan pada pajaknya semata, melainkan pada rasa keadilan yang bocor. Orang rela membayar jika merasa dilayani. Mereka ikhlas jika melihat uangnya menjelma jalan, sekolah, rumah sakit, dan perlindungan sosial. 

Tapi bagaimana bisa ikhlas, jika yang tampak justru berita korupsi, proyek mangkrak, dan pejabat pamer jam tangan seharga rumah subsidi?Pajak akhirnya tidak lagi terasa sebagai kontribusi, tetapi sebagai upeti modern.

Kita hidup di era digital, di mana transaksi makin mudah dilacak, tetapi keadilan fiskal justru terasa makin buram. Teknologi dipakai untuk mengejar warung kecil, tapi entah mengapa sering kehabisan sinyal saat mendekati rekening besar. Rakyat diminta patuh, negara lupa bersih.

Padahal, pajak yang sehat seharusnya seperti darah: mengalir ke seluruh tubuh, bukan menumpuk di satu organ. Ia harus menghidupi desa, bukan hanya memanjakan pusat. Ia harus memperkuat yang lemah, bukan sekadar menambah pendingin ruangan di kantor elit.

Jika pajak terus dipersepsikan sebagai cekikan, jangan heran jika kepatuhan lahir dari takut, bukan dari percaya. Dan kepatuhan yang lahir dari takut hanya melahirkan dua hal: kemarahan diam-diam dan akal-akalan massal.

Negara lalu sibuk menambal kebocoran dengan aturan baru, tarif baru, sanksi baru. Seperti menambah garam pada luka, berharap perihnya berubah jadi sembuh.

Yang dibutuhkan bukan hanya regulasi, tetapi empati fiskal. Bukan hanya target penerimaan, tetapi keberanian membersihkan kebocoran di atas. Bukan hanya rajin menagih, tetapi juga rajin bercermin. Karena negara bukan perusahaan penagih utang. Ia adalah rumah bersama.

Jika rumah terlalu sering memalak penghuninya, jangan heran jika penghuninya mulai bermimpi pindah atau setidaknya, berhenti percaya bahwa rumah ini benar-benar milik bersama.

Pajak seharusnya menjadi tanda kedewasaan bernegara. Tapi ketika ia berubah menjadi alat yang mencekik, yang tumbuh bukanlah kebanggaan warga, melainkan sinisme kolektif. Dan negara yang hidup dari sinisme warganya, cepat atau lambat, akan kehabisan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang: kepercayaan.

***

*) Oleh : Mashudi Hamzah, Pengurus IKatan Mahasiswa Raas (IMR) Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.