TIMES JATIM, MALANG – Di sebuah ruang kelas sederhana, seorang guru berdiri di depan papan tulis dengan kapur yang mulai menipis. Ia tidak sedang menjelaskan rumus matematika atau mengurai definisi dalam buku paket. Ia hanya bercerita tentang perbedaan: tentang teman sebangku yang cara berdoanya tak sama, tentang tetangga yang hari rayanya berbeda, tentang keyakinan yang tumbuh di jalan hidup masing-masing. Murid-murid mendengarkan, sebagian mengangguk, sebagian bertanya. Di situlah toleransi pertama kali belajar berjalan, tertatih, namun jujur.

Indonesia bukan negara yang dibangun dari satu warna. Ia dirajut dari ratusan bahasa, ribuan pulau, dan keyakinan yang berlapis-lapis. Namun, keragaman tak selalu otomatis melahirkan kedewasaan. Di banyak sudut negeri, perbedaan justru sering menjadi alasan untuk curiga, membenci, bahkan menyingkirkan. 

Media sosial mempercepat api itu menyala: satu potongan video, satu kutipan tanpa konteks, bisa menjelma bara konflik. Dalam situasi semacam ini, peran guru tak lagi sebatas pengajar, melainkan penjaga nalar dan perawat kemanusiaan.

Guru adalah profesi sunyi yang bekerja di hulu peradaban. Mereka jarang muncul dalam statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya menjalar panjang hingga puluhan tahun ke depan. Seorang guru yang mengajarkan cara menghargai perbedaan hari ini, sesungguhnya sedang membentuk cara bangsa ini memandang sesamanya kelak. Toleransi bukan mata pelajaran tersendiri, tetapi sikap hidup yang ditanamkan melalui contoh, dialog, dan keadilan kecil di ruang kelas.

Sayangnya, pendidikan kita masih sering sibuk mengejar angka dan peringkat. Kurikulum padat, ujian menumpuk, target administrasi berlapis. Di tengah semua itu, nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan kerap diperlakukan seperti catatan kaki: penting, tetapi bukan yang utama. Padahal, pengetahuan tanpa empati hanya akan melahirkan generasi cerdas yang dingin, cepat menghakimi, dan mudah mengeras dalam perbedaan.

Guru bangsa sejatinya adalah mereka yang menolak menjadikan kelas sebagai ruang indoktrinasi. Ia tidak memaksa murid berpikir seragam, tetapi mengajarkan cara berbeda tanpa saling meniadakan. Ia tidak menutup konflik dengan larangan bertanya, melainkan membukanya sebagai ruang belajar. Dari sanalah toleransi menemukan bentuknya yang paling manusiawi: bukan slogan, melainkan kebiasaan.

Di beberapa sekolah, praktik sederhana menunjukkan bahwa toleransi bisa dirawat tanpa pidato panjang. Guru yang memberi ruang siswa berbeda agama untuk merayakan hari besar masing-masing. Guru yang menegur candaan merendahkan dengan bahasa tenang, bukan dengan amarah. Guru yang berani berkata bahwa benar dan salah tidak selalu hitam-putih, bahwa memahami orang lain sering kali lebih sulit daripada menghafal definisi.

Namun, kita juga harus jujur melihat realitas. Banyak guru bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal. Gaji minim, beban administrasi tinggi, status tidak pasti. Dalam situasi seperti itu, menuntut mereka menjadi “guru bangsa” terdengar romantis, bahkan kejam, jika negara tak hadir memberi dukungan nyata. Toleransi tidak tumbuh subur di tanah yang kering oleh ketidakadilan.

Karena itu, membangun Indonesia toleran bukan hanya tugas individu guru, tetapi kerja bersama kebijakan publik. Negara harus memastikan pendidikan karakter tidak sekadar jargon dalam dokumen resmi, tetapi benar-benar hidup dalam sistem pembelajaran. Pelatihan guru perlu memberi ruang besar pada pedagogi dialogis, resolusi konflik, dan literasi keberagaman. Sekolah harus menjadi tempat aman bagi perbedaan, bukan arena seleksi ideologi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu berhenti menaruh beban moral hanya di pundak guru. Orang tua, tokoh agama, media, dan pejabat publik ikut membentuk iklim batin generasi muda. Anak yang setiap hari mendengar ujaran kebencian di rumah atau di layar ponsel akan kesulitan memahami pelajaran toleransi di kelas, betapapun tulus gurunya mengajarkan.

Guru bangsa bukan sosok heroik yang berdiri sendirian. Ia adalah bagian dari ekosistem. Jika lingkungan sosial terus merayakan konflik dan memonetisasi kemarahan, pendidikan toleransi akan selalu berjalan melawan arus.

Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan: antara menjadi rumah besar yang ramah bagi perbedaan, atau pasar gaduh yang memperjualbelikan identitas. Di persimpangan itulah guru berdiri, memegang kapur kecil yang tampak remeh, tetapi sesungguhnya bisa menulis masa depan.

Mungkin kita terlalu sering memuja tokoh besar, pemimpin karismatik, atau figur viral sebagai penentu arah bangsa. Padahal, arah itu diam-diam dibelokkan setiap hari di ruang kelas: oleh guru yang memilih mendengar sebelum menghakimi, menjelaskan sebelum melabeli, dan merangkul sebelum mengusir.

Jika Indonesia ingin benar-benar toleran, ia tidak cukup mengandalkan undang-undang atau slogan persatuan. Ia membutuhkan jutaan guru bangsa yang sabar menanam nilai, meski hasilnya tak langsung terlihat. Sebab toleransi, seperti ilmu paling dasar, tumbuh pelan namun menentukan apakah bangsa ini kelak berdiri sebagai rumah bersama, atau runtuh sebagai kumpulan tembok yang saling membenci.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.