TIMES JATIM, MALANG – Pendidikan semestinya menjadi jalan pulang bagi keadilan sosial. Namun hari ini, ia justru kerap menjelma pasar terbuka lengkap dengan etalase, label harga, dan segmentasi kelas. Sekolah unggulan dipromosikan layaknya properti elite, kampus menjajakan program dengan iming “jaminan kerja”, sementara orang tua dipaksa menimbang masa depan anaknya dengan kalkulator. Di ruang inilah komersialisasi pendidikan tumbuh subur, perlahan menggeser makna pendidikan dari hak publik menjadi barang dagangan.

Fenomena ini bukan isapan jempol. Biaya masuk sekolah yang kian mahal, pungutan berlapis, uang pangkal yang disamarkan, hingga kompetisi fasilitas menjadi penanda bahwa pendidikan sedang diprivatisasi secara kultural. 

Sekolah tak lagi berlomba dalam mutu pedagogi, melainkan adu gengsi gedung, branding, dan paket layanan. Anak didik berubah menjadi konsumen, orang tua menjadi investor masa depan, dan guru terjepit di antara target pasar dan idealisme profesi.

Komersialisasi pendidikan sejatinya berangkat dari kelengahan negara. Ketika negara gagal menyediakan pendidikan bermutu secara merata, ruang kosong itu diisi oleh logika pasar. Hukum penawaran dan permintaan bekerja tanpa belas kasih. 

Siapa yang mampu membayar, mendapat layanan terbaik; siapa yang tidak, dipaksa menerima sisa. Ketimpangan pun dilembagakan secara halus, seolah wajar bahwa kualitas pendidikan mengikuti tebal-tipis dompet.

Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Amanat itu bukan sekadar teks normatif, melainkan janji moral negara kepada rakyatnya. Namun dalam praktik, janji itu sering tereduksi menjadi program tambal sulam: bantuan sesaat, subsidi terbatas, dan kebijakan yang lebih reaktif daripada transformatif. Pendidikan murah dibanggakan, tetapi pendidikan bermutu yang benar-benar dapat diakses semua masih menjadi barang langka.

Di tengah komersialisasi, sekolah negeri yang seharusnya menjadi benteng terakhir akses publik justru kerap terseok. Keterbatasan anggaran, disparitas kualitas antarwilayah, dan birokrasi yang kaku membuat sekolah negeri sulit bersaing secara fasilitas. 

Akibatnya, publik didorong secara psikologis untuk mencari alternatif swasta yang ironisnya mahal. Negara lalu hadir sebagai penonton yang sesekali memberi subsidi, tanpa mengoreksi struktur ketimpangan yang lebih dalam.

Lebih problematis lagi, komersialisasi pendidikan menanamkan logika keliru sejak dini: bahwa pendidikan bernilai sejauh ia menguntungkan secara ekonomi. Ilmu dipersempit menjadi alat mobilitas sosial semata, bukan sarana pembebasan manusia. Nilai-nilai kritis, etika, dan kemanusiaan tersingkir oleh jargon “siap kerja” dan “daya saing global”. Sekolah menjadi pabrik sertifikat, bukan taman tumbuhnya kesadaran.

Di titik ini, peran pemerintah tak bisa lagi sekadar regulator pasif. Negara harus kembali menjadi aktor utama hadir secara besar-besaran, bukan setengah hati. Investasi pendidikan tidak boleh dipahami sebagai beban anggaran, melainkan sebagai fondasi peradaban. 

Membangun sekolah bermutu di desa, memperkuat kesejahteraan guru, menstandarkan kualitas tanpa diskriminasi, serta memastikan pendidikan dasar hingga menengah benar-benar bebas biaya adalah langkah mendesak, bukan pilihan.

Akses pendidikan yang adil bukan berarti mematikan peran swasta, tetapi menempatkannya dalam ekosistem yang sehat. Swasta boleh berinovasi, namun negara wajib memastikan bahwa kualitas dasar tidak ditentukan oleh kemampuan membayar. Tanpa intervensi kuat, komersialisasi akan terus memproduksi generasi yang terbelah: yang terdidik dengan fasilitas penuh, dan yang sekadar lulus tanpa bekal memadai.

Sejarah menunjukkan, bangsa besar lahir dari keberanian negara menjadikan pendidikan sebagai proyek kolektif. Jepang pascaperang, Korea Selatan pascakrisis, hingga negara-negara Skandinavia, semuanya menempatkan pendidikan publik sebagai prioritas utama. 

Mereka sadar, keadilan pendidikan adalah prasyarat kemajuan ekonomi dan demokrasi yang sehat. Indonesia seharusnya belajar dari sana, bukan larut dalam romantisme pasar.

Jika pendidikan terus dibiarkan berada di meja dagang, maka yang tumbuh bukanlah kecerdasan bangsa, melainkan jurang sosial yang kian dalam. Negara tak boleh terus mengetuk dari luar; ia harus masuk ke ruang kelas, menyapa anak-anak dari semua latar, dan memastikan bahwa setiap mimpi memiliki pintu yang sama untuk diwujudkan. Pendidikan adalah nadi peradaban dan negara adalah jantung yang bertugas memompanya ke seluruh tubuh bangsa.

***

*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.