TIMES JATIM, PONOROGO – Pemkab Ponorogo mencatat kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Capaian ini dibuktikan dengan lonjakan signifikan pada Indeks Penilaian Integritas (IPI) tahun 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peningkatan peringkat tersebut menandakan bahwa berbagai langkah reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang dijalankan Pemkab Ponorogo berjalan efektif. IPI menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kejujuran, transparansi, serta minimnya praktik suap atau pungutan liar dalam pelayanan publik.

Dengan capaian ini, Ponorogo menempatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Jawa Timur.

Komitmen Bersama Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut positif hasil penilaian KPK tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata komitmen seluruh jajaran Pemkab Ponorogo untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

“Alhamdulillah, kenaikan peringkat integritas ini adalah kemenangan kolektif bagi seluruh rakyat Ponorogo. Ini bukti bahwa niat kami untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel sudah mulai membuahkan hasil,” ujar Bupati Sugiri Sancoko, Minggu (26/10/2025).

Sugiri menjelaskan, peningkatan IPI tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang fokus pada pencegahan korupsi di hulu. Beberapa di antaranya adalah digitalisasi layanan publik, penerapan sistem e-planning dan e-budgeting yang lebih ketat, serta penguatan peran Inspektorat Daerah.

“Kami memangkas rantai birokrasi yang berpotensi suap dan pungli. Semua ASN harus menanamkan dalam diri bahwa integritas adalah harga mati dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Meski mencatat hasil menggembirakan, Kang Giri menegaskan bahwa Pemkab Ponorogo tidak akan berpuas diri. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas layanan, serta terbuka terhadap kritik dan masukan publik.

“Perjalanan ini masih panjang. Kami akan terus bekerja sama dengan KPK agar Ponorogo tidak hanya bebas dari korupsi, tapi juga menjadi daerah yang maju dan bermartabat,” ujarnya.

Dampak Positif bagi Kepercayaan Publik dan Iklim Investasi

Kenaikan IPI Ponorogo juga membawa dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan iklim investasi daerah. Pemerintahan yang dinilai berintegritas dan akuntabel menjadi daya tarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Penilaian KPK ini memperkuat keyakinan bahwa Ponorogo kini memiliki iklim investasi yang semakin kondusif, dengan proses perizinan yang transparan dan kepastian hukum yang jelas.

Capaian ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan serta memperkuat citra Ponorogo sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (*)