TIMES JATIM, MALANG – Pemerintahan daerah dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi dan Lathifah Shohib, sudah aktif dijalankan setelah resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 lalu. 

Mitra Pemkab Malang di legislatif, dalam hal ini Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang memastikan siap berkolaborasi dengan eksekutif, untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. 

Sementara, Wabup Malang Lathifah Shohib sebelumnya juga telah menyatakan, terbuka atas kritik kebijakan Pemkab Malang yang sekiranya tidak berpihak pada rakyat. Dalam posisi dirinya juga merupakan kader PKB, Lathifah tetap menekankan pentingnya pengawasan dan kritik konstruktif pada pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang yang lebih baik.

Wabup Malang juga berharap, dukungan dan keseriusan Fraksi PKB sesuai tupoksinya sebagai anggota legislatif, akan dapat mendorong Pemkab Malang konsisten dalam menjalankan pemerintahan yang baik sesuai harapan masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai PKB DPRD Kabupaten Malang, Abdullah Satar menyatakan, menyambut positif komitmen Pemkab Malang seperti disampaikan Wabup Lathifah Shohib itu. 

"Mewakili Fraksi PKB, Saya tentu menyambut baik yang disampaikan Wabup Malang, yangmana siap terbuka dengan kritik dan masukan semua pihak. Meski Bu Wabup Lathifah adalah kader terbaik PKB, bukan berarti kinerja di eksekutif tidak bisa dikritisi," tandas Satar kepada TIMES Indonesia. 

Sebagai sesama kader yang berada di legislatif, kata Satar, anggota DPRD dari Fraksi PKB tentu akan menempatkan diri sesuai tupokasi, melakukan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan serius sebagaimana mestinya. 

"Ketika kebijakan eksekutif kepala daerah tidak sesuai kepentingan rakyat dan mengabaikan pelayanan publik, sudah menjadi kewajiban legislatif untuk mengingatkan, dengan kritik dan masukan untuk perbaikan," tandasnya. 

Sebagai pemimpin pemerintahan daerah, kata Satar, Bupati dan Wakil Bupati juga akan diingatkan untuk tidak segan menegur kepala OPD jajarannya, yang tidak cakap atau lalai menjalankan tugasnya. 

"Kritik dan masukan akan kami lakukan sewaktu-waktu, tidak harus menunggu momen-momen (rapat kerja) tertentu yang harus dijadualkan di dewan," tegas anggota dewan Komisi III ini. (*)