TIMES JATIM, GRESIK – Pemkab Gresik menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki jalan poros desa. Hingga 2029, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas jalan desa di berbagai wilayah Gresik diperkirakan mencapai Rp2,83 triliun.

Kemudian, Pemkab Gresik akan memulai perbaikan jalan poros mulai tahun 2026 ini. Kebijakan ini diambil karena masih tingginya kebutuhan penanganan jalan desa di berbagai kecamatan.

Rekapitulasi menunjukkan total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur jalan poros desa di seluruh Kabupaten Gresik mulai tahun 2026 hingga tahun 2029 mencapai Rp2,83 triliun, yang setiap tahun perkiraan dianggarkan sekitar Rp250 miliar.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan peningkatan dan pelebaran JPD pada ruas-ruas strategis yang berfungsi sebagai penghubung antar desa, jalur distribusi hasil pertanian dan industri, serta akses utama layanan pendidikan dan kesehatan. 

"Sejumlah program yang direncanakan antara lain peningkatan JPD di beberapa wilayah kecamatan, pelebaran jalan pada jalur dengan tingkat kepadatan tinggi, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga kemantapan jalan yang telah dibangun sebelumnya," katanya, Jumat (16/1/2026).

Dikatakan Alif, sepanjang tahun 2025 Dinas PUTR Kabupaten Gresik telah melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dengan total panjang 22,257 kilometer menggunakan konstruksi beton, aspal, dan paving yang tersebar di 37 titik. 

Pekerjaan tersebut meliputi peningkatan dan pelebaran jalan, rekonstruksi ruas jalan, pembangunan jembatan baru, serta perbaikan fasilitas pendukung infrastruktur di Pulau Bawean.

“Upaya peningkatan kemantapan jalan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Camat memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi wilayahnya. Insight dari mereka sangat dibutuhkan agar perbaikan jalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam menentukan prioritas perbaikan, Wabup Gresik meminta partisipasi masyarakat. Aduan dan laporan yang masuk melalui media sosial, kanal Lapor Gus, hingga layanan panggilan darurat 112 dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ruas jalan yang akan ditangani. "Jadi masyarakat juga bisa lapor dan wadul di kanal yang telah disediakan," tutupnya. (*)