TIMES JATIM, SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Hasto, sistem tersebut berisiko menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai dalam Rapat Kerja Nasional,” ujar Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).

Ia menekankan bahwa keputusan itu bukan sekadar sikap politik, melainkan refleksi atas sejarah panjang demokrasi di Indonesia. Hasto mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru, kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi publik dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.

Menurutnya, pemimpin yang tidak dipilih langsung oleh rakyat cenderung melahirkan praktik otoritarianisme, penyalahgunaan hukum, hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme karena lemahnya kontrol publik.

“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” jelasnya.

Hasto mengakui bahwa sistem pilkada langsung masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Meski demikian, PDI Perjuangan terus berupaya memperbaiki kualitas demokrasi melalui aturan internal dan semangat gotong royong untuk menekan biaya politik.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi pencalonan kepala daerah di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan. Partai juga siap menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemecatan, terhadap kader yang menyalahgunakan kewenangan.

Selain pertimbangan ideologis, PDI Perjuangan juga memperhatikan aspek strategis dalam menempatkan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis nasional seperti Papua.

Menurut Hasto, tingginya biaya politik dalam pilkada tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah memperkuat tata kelola demokrasi, bukan mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Ia memperingatkan bahwa jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menciptakan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan. (*)