TIMES JATIM, SURABAYA – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan sosial melalui intervensi program yang transformatif. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas dalam program podcast bertajuk Ngopeni Rakyat oleh TIMES Indonesia.

Puguh Wiji Pamungkas menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan melalui bantuan konsumtif, tetapi harus disertai dengan pembukaan akses ekonomi dan kesempatan kerja. 

“Kemiskinan itu akan hilang ketika masyarakat ini mendapatkan akses pekerjaan. Makanya salah satu intervensi kebijakan itu, selain memberikan bantuan sosial, juga adalah intervensinya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” tegasnya. 

Komisi E DPRD Jatim memprioritaskan wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi, mencakup daerah seperti Madura, Mataraman, dan Tapal Kuda.

Data di Jawa Timur menunjukkan angka signifikan terkait perempuan kepala rumah tangga. Untuk mengatasi kerentanan ekonomi kelompok ini, Komisi E mendorong program Putri Jawara (Jawa Timur Wani Sejahtera). Program ini memberikan bantuan modal usaha tambahan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar mereka mampu mandiri dan memiliki usaha. 

“Di Jawa Timur yang paling banyak ada 2,7 juta single mom. Kami salurkan bantuan uang 3 juta dari yang sudah sekian lama mendapatkan PKH ditambah untuk penguatan modal usaha," jelas politisi daerah pemilihan (dapil) Malang ini. 

Harapannya, bantuan modal ini dapat mendorong transformasi ekonomi keluarga penerima manfaat sehingga mereka dapat tergraduasi dari status kemiskinan.

Selain pemberdayaan ekonomi, DPRD Jatim juga memfokuskan pada aspek lain, termasuk pendidikan melalui dukungan program Sekolah Rakyat gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin (desil 1-3). Mereka pun menggiatkan pemutakhiran data penerima manfaat melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran dan berkeadilan. Sementara untuk kelompok rentan, Komisi E tengah mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang adaptif bagi penyandang disabilitas serta memberikan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi lansia terlantar dan anak jalanan.

Puguh Wiji menyimpulkan bahwa implementasi keadilan sosial di Jatim memerlukan sinergi menyeluruh yang melibatkan lima elemen kunci Pentahelix yakni Pemerintah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Media, dan Masyarakat. (*)