TIMES JATIM, MALANG – Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Singhasari disangsikan anggota dewan karena perkembangannya dinilai stagnan. Legislator bahkan menganggap kontribusi dan kemanfaatan adanya KEK Singhasari tidak jelas bagi masyarakat Kabupaten Malang. 

Kritik tajam terhadap KEK Singhasari sebagai proyek strategis nasional yang bertempat di Kabupaten Malang dari DPRD Kabupaten Malang ini sempat mengemuka saat pembahasan Pansus LKPJ Bupati 2024.

"Kami menilai proyek strategis nasional di Kabupaten Malang itu (KEK Singhasari) hanya menjadi ajang seremonial. KEK tidak memberi dampak langsung secara ekonomi maupun kemanfaatan untuk masyarakat setempat," tandas Zulham Akhmad Mubarrok, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Malang, Selasa (29/4/2025).

”Rekomendasi Pansus sudah disampaikan di sidang paripurna. Intinya kalau memang stagnan, ya sebaiknya dikaji ulang atau dibubarkan saja,” tegas Zulham. 

Direktur Umum KEK Singhasari, Purnadi (kanan), saat menerima penghargaan dari Bupati Malang, November 2023 lalu. (Foto: Amin/TIMES Indonesia) 

Dia mengatakan, hampir semua komisi di DPRD Kabupaten Malang bahkan mencantumkan catatan kritis kepada KEK Singhasari. 

Dalam dokumen catatan DPRD itu, Bupati dan jajaran diminta memberikan laporan terkait progress KEK kepada publik. Dampak ekonomi, pariwisata atau maupun manfaat langsung juga tidak dirasakan masyarakat sekitar.

”Terkesan KEK banyak seremonial saja, dan keterlibatan warga asli kabupaten sangat minim. Sekarang sudah berapa pemuda pengangguran yang dientaskan menjadi wirausaha oleh KEK. Warga Singosari bisa ditanya, tahu apa enggak mereka? Merasakan apa enggak dampaknya? Pasti jawabnya tidak.” ujar Zulham. 

Anggota dewan Zulham yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu pun mempertanyakan, urgensi sebenarnya dari dibentuknya KEK Singhasari tersebut. 

Untuk diketahui, KEK Singhasari telah resmi beroperasi sejak 21 November 2022. KEK Singhasari ini dikhususkan sebagai pusat pariwisata dan pengembangan teknologi digital, dan merupakan satu-satunya KEK digital pertama di Indonesia.

Menurut Zulham, KEK seharusnya dirancang sebagai pusat bisnis strategis dengan peluang pertumbuhan investasi yang tinggi. 

Akan tetapi, menurutnya selama hampir 3 tahun berjalan belum juga ada investor yang tampak. KEK seluas 120,3 hektare itu juga tidak menyumbang tumbuhnya iklim industri kreatif secara massif.

Sebaliknya, Zulham khawatir keberadaan KEK hanya menguntungkan segelintir orang saja. Karena itu, kata dia, Bupati Malang harusnya memberikan evaluasi formal dan tertulis kepada pihak terkait, agar kondisinya tidak hidup segan mati tak mampu.

”Kita ini tuan rumah program KEK, bukan tamu. Masa iya terus diam saja menjadi penonton, dan tidak memberi masukan ke pemerintah pusat kalau memang kebijakannya tidak jalan?” ujar anggota Komisi IV DPRD ini.

Tanggapan Direksi KEK Singhasari

Dikonfirmasi TIMES Indonesia, pihak KEK Singhasari menampik jika keberadaan KEK tidak menguntungkan bagi daerah. 

Direktur Umum KEK Singhasari, Purnadi menyampaikan, bahwa sejak awal pembangunan KEK Singhasari sejak ditetapkan Presiden RI Joko Widoro 2019 lalu, tidak ada dukungan anggaran sama sekali dari APBD Kabupaten Malang. 

"Sejak pengusulan tahun 2017, dan ditetapkan Presiden pada 2019, tidak ada satu rupiah pun dana dari (APBD) Kabupaten Malang yang masuk ke KEK Singhasari. Sampai pengembangannya, semuanya inisiasi swasta murni," ungkap Purnadi, Selasa (29/4/2025) sore. 

Dalam perkembangannya, kata Purnadi, KEK Singhasari sebagai proyek strategis nasional di bawah pengawasan langsung Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana, menurutnya dilakukan monitoring dan evaluasi berkala progress pengembangan di KEK Singhasari. 

KEK Singhasari sendiri, menurutnya berupa lahan milik swasta, yang kemudian diusulkan menjadi KEK dengan program unggulan sebagai pusat pariwisata, tecno-park, pendidikan dan ekonomi kreatif. 

"Salah yang sudah kami lakukan sebagai kontribusi, adalah menghibahkan lahan seluas 700 meter persegi untuk SMKN 2, dengan keahlian unggulan animasi digital. Lahan sekolah hibah dari kami, tetapi bangunan sekolahnya dari Pemprov Jawa Timur," terang Purnadi. 

Menurutnya, keberadaan SMKN 2 di lahan hibah KEK Singhasari itu sebagai dampak atau kontribusi langsung. Dampak lainnya, lanjut Purnadi, perekonomian di sekitar KEK Singhasari di Desa Klampok Singosari dan sekitarnya menjadi lebih betgeliat. 

"Paling kasat mata, dengan adanya pusat sekolah animasi di KEK Singhasari, kini sudah ada 500-an animator yang terlahur dan bergabung. Dan, karya mereka kan sudah bernilai ekonomi," tandas mantan pejabat Pemkab Malang ini. 

Purnadi mencontohkan, mulai banyaknya pengembang perumahan dekat KEK Singhasari. Dimana, lahan di wilayah sekitar yang awalnya hanya Rp200-300 ribu/meter persegi, harganya kini terus naik menjadi di atas Rp1 juta/meter.

Meski demikian, diakuinya belum ada kontribusi nyata untuk PAD Kabupaten Malang dari sektor pajak daerah, dari keberadaan KEK Singhasari. 

Ini ini, lajut Purnadi, karena memang tenant bisnis dari investor yang ada di KEK Singhasari jumlahnya belum signifikan, dengan nilai investasi masih jauh dari harapan, yakni Rp1,2 triliun. (*)