TIMES JATIM, BANYUWANGI – Kabar gembira bagi masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, menjelang peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-254. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, memberikan diskon gila-gilaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan hingga mencapai 95 persen.

Potongan pajak tersebut merupakan upaya Pemkab Banyuwangi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

Selain memberikan keringanan besar, diskon tersebut juga dirancang untuk mempercepat penyelesaian tunggakan lama yang selama ini masih tertahan.

Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin, menjelaskan bahwa potongan pajak ini berlaku mulai 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025 mendatang. 

“Diskon ini kami berikan dalam rangka Harjaba tahun ini. Nilainya variatif, mulai dari 10 persen hingga paling tinggi 95 persen,” ujar Samsudin, Senin, (3/11/2025). 

Pamflet diskon tunggakan pokok PBB-P2 Bapenda Banyuwangi.

Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 sejak tahun 1994 hingga 2012 akan mendapat potongan 95 persen. Untuk tunggakan 2013–2017 diberikan diskon 50 persen, sementara 2018–2022 mendapat potongan 30 persen, dan bagi tunggakan 2023–2024 diberikan diskon 10 persen.

Samsudin menegaskan, pajak memiliki peran vital dalam roda pembangunan daerah. Dari pajaklah pemerintah mampu membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas publik, hingga menggulirkan berbagai program sosial seperti beasiswa, bantuan keluarga miskin, dan dukungan bagi pelaku UMKM. 

“Masyarakat perlu memahami bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan publik,” ungkapnya.

Bapenda mencatat, total tunggakan PBB-P2 hingga tahun 2025 mencapai sekitar Rp100 miliar. Jumlah yang cukup besar ini diharapkan bisa ditekan melalui program diskon besar-besaran tersebut. Dengan semakin banyak wajib pajak yang melunasi kewajibannya, Banyuwangi akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk mempercepat pembangunan.

“Kami berharap masyarakat tidak menunda lagi untuk segera melunasi tunggakannya. Sebab, saat ini banyak urusan administrasi yang mensyaratkan pelunasan PBB-P2,” jelasnya. 

Program ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat, tapi juga strategi jitu dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), Banyuwangi diharapkan mampu terus berkembang sebagai daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi. (*)