TIMES JATIM, JOMBANG – Sejumlah organisasi mahasiswa ekstra kampus (Omek) yang tergabung dalam Cipayung Plus Jombang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Jombang di ruang rapat paripurna DPRD Jombang, Kamis (11/9/2025). 

Mereka datang dengan membawa 10 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang, serta 3 isu lokal yang langsung diarahkan kepada DPRD Jombang.

Koordinator Cipayung Plus Jombang, Asrorudin, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa atas berbagai persoalan nasional maupun daerah.

“Kami menuntut DPRD untuk mengevaluasi diri sekaligus lebih peka terhadap keresahan masyarakat. Kenaikan PBB P2 serta tunjangan pimpinan DPRD jelas tidak memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Harus ada audit kinerja dan penguatan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif,” tegas Asrorudin.

Selain isu daerah, mahasiswa juga menyoroti kondisi nasional. Daffa Raihananta, Ketua DPC GMNI Jombang, menekankan pentingnya reformasi Polri dan mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan.

“Reformasi Polri itu mutlak, apalagi setelah tindakan represif terhadap demonstran. TNI harus kembali ke barak, tidak boleh masuk ke ranah sipil. Negara harus menjamin tidak ada kriminalisasi demonstran,” ujar Daffa.

Alumnus Unhasy Tebuireng Jombang itu menambahkan, disiplin internal harus ditegakkan agar fungsi TNI tidak tumpang tindih dengan Polri, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan demokrasi.

10 Tuntutan Jangka Pendek

Dalam dokumen yang dibawa, mahasiswa Cipayung Plus menyampaikan 10 poin tuntutan jangka pendek, di antaranya:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas.
3. Pemberian sanksi tegas kepada anggota DPR yang bertindak tidak etis.
4. Komitmen partai politik untuk berpihak pada rakyat.
5. Pelibatan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
6. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
7. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian dan menegakkan SOP pengendalian massa.
8. Menangkap serta memproses hukum aparat yang melanggar HAM.
9. Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
10. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

8 Tuntutan Jangka Panjang

Selain itu, mahasiswa juga menekankan 8 tuntutan jangka panjang, antara lain:

• Reformasi DPR secara menyeluruh, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor, hingga penghapusan fasilitas istimewa.
• Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif.
• Reformasi perpajakan yang lebih adil, tanpa membebani rakyat.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
• Penguatan Komnas HAM serta lembaga pengawas independen.
• Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja.

3 Isu Lokal Jombang

Tidak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyoroti kebijakan lokal dengan 3 tuntutan tambahan:

1. Evaluasi kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Jombang.
2. Optimalisasi fungsi dan kewenangan DPRD sesuai tugas pokok.
3. Transparansi dalam kenaikan PBB P2 agar tidak membebani rakyat.

Mahasiswa akan Terus Mengawal

Di akhir pertemuan, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan yang telah disampaikan.

“Semua aspirasi ini bukan hanya untuk didengar, tetapi ditindaklanjuti secara komprehensif, transparan, dan akuntabel. Kami akan memastikan DPRD tidak abai terhadap suara rakyat,” pungkas Asrorudin. (*)