TIMES JATIM, JAKARTA – Demokrasi di Indonesia mencatat sejarah penting. Pada 4 Juli 2004, Indonesia untuk pertama kali menggelar Pemilu Presiden (Pilpres) yang dipilih langsung oleh rakyat. Sejarah hari ini mencatat, Pilpres 2004 dimenangi oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (SBY-JK).
5 Juli juga mencatat peristiwa penting lainnya, seperti peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli dan peringatan Hari Bank Nasional.

2004: Pilpres Pertama Dipilih oleh Rakyat

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. (Foto: AFP/BAY ISMOYO)

Pilpres 2004 putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon.

Sesuai keputusan KPU, 5 pasangan calon tersebut adalah:
1. H. Wiranto, SH- Ir. H. Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri- H. Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. HM. Amien Rais - Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono - Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz - H. Agum Gumelar, M.Sc.

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni Susilo Bambang Yudhoyono - Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputri- H. Hasyim Muzadi (Mega-Hasyim)

Pemilu putaran kedua kemudian diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Berdasarkan hasil Pilpes yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, pasangan Megawati Soekarnoputri-H. Hasyim Muzadi meraih 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Sedangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - H. Muhammad Jusuf Kalla meraih 69.266.350 suara atau 60,62 persen.

KPU kemudian melantik pemenang Pilpres 2004, yakni pasangan SBY-JK pada 20 Oktober 2004 dan menetapkan SBY-JK sebagai Presiden dan wakil Presiden periode 2004-2009.

1946: Berdirinya Bank Negara Indonesia Sekaligus Hari Bank Nasional

Bank Negara Indonesia. (FOTO: Twitter/@BNI)

Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank yang paling tua yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. BNI berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 1946 pada 5 Juli 1946. Tanggal ini sekaligus diperingati sebagai sebagai Hari Bank Nasional.

Pada awal mula berdiri, BNI melebur menjadi satu dengan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Saat itu, BNI bertugas untuk mengedarkan alat pembayaran resmi di Indonesia yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI). Mata uang yang pertama itu dihasilkan pada 30 Oktober 1946.

1959: Dekrit Presiden 5 Juli

Dekrit Presiden 1959.(Sumber: Kemendikbud RI)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959.

Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan mengembalikan undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 kembali ke UUD '45.

Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.

Kondisi ini membuat Indonesia semakin kacau dan terjadi pemberontakan, dan masing-masing daerah tidak mengakui adanya sistem pemerintahan di pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri.

Soekarno, kemudian mengumumkan Dekrit Presiden yang menjelaskan perihal diberlakukannya kembali UUD yang pernah digunakan di tahun 1945. Isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah:

1. Dibubarkannya Konstituante

2. Diberlakukannya kembali UUD 1945

3. Tidak diberlakukan lagi UUDS 1950

4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (*)