TIMES JATIM, MALANG – Bupati Malang yang juga petahana Cabup Malang, HM Sanusi, merupakan sosok tokoh dengan pemikiran terbuka. Sebagai pejabat publik kepala daerah, pemikiran dan sikapnya kerap memunculkan kesan positif bagi warga masyarakat. 

Pemikiran terbuka ini, kerap ditunjukkan Sanusi ketika memberikan sambutan dan arahannya, dalam berbagai forum dan kesempatan acara terbuka yang diikutinya. Di depan khalayak, ia selalu memosisikan diri untuk menyampaikan apa yang diyakininya sudah benar sebagaimana adanya dan memang patut disampaikan. 

Tak terkecuali, ini juga yang disampaikan Sanusi ketika berada di depan para awak media. Dalam konteks persoalan keluhan yang dialami masyarakatnya, ia selalu memberikan respon positifnya. Seperti halnya, soal keluhan pelayanan aparatur pemerintah yang dianggap masyarakat memberatkan atau merugikan, apalagi yang berujung dilakukan praktik pungutan di luar ketentuan. 

"Saya Selalu sampaikan di setiap kesempatan kepada jajaran, jangan sampai ada tindakan ASN yang merugikan, seperti pungutan liar (pungli). Termasuk, untuk praktik jual beli jabatan. Jika ada pengaduan, pasti akan Saya tindakan," tandasnya.

Pemikiran terbuka yang dipunyai Sanusi, juga tercermin pada sikapnya yang mau menerima apa yang dikeluhkan masyarakat. Ia menandaskan, mau menerima langsung keluhan masyarakat dengan mempersilahkan siapa saja yang ingin menyampaikannya, melalui nomor selurer pribadinya. 

"Silahkan, bagi masyarakat yang merasakan keluhan, langsung kirim pesan ke Saya. InsyaAllah akan Saya tindaklanjuti," ungkapnya. 

Bahkan, Abah Sanusi kerap menyampaikan optimis atas sebuah persoalan yang didapati dan diterimanya. Optimisme yang dikemukakan ini, yang pada akhirnya juga memunculkan kesan  solutif yang melekat pada sosoknya sebagai seorang pemimpin. 

Petahana Sanusi pun boleh dibilang sangat rajin turun langsung melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Paling sering, melihat kondisi fasilitas umum atau infrastruktur yang kondisinya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebut saja, melihat kondisi gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan, jalan atau jembatan rusak, atau sarana penunjang akses pariwisata yang terganggu. 

Dalam setiap kunjungannya pada fasum atau infrastruktur rusak ini, Abah Sanusi selalu mencoba menyampaikan pemikiran solutifnya, secepat mungkin. Mana sekiranya yang bisa ditangani dengan anggaran APBD, ia cepat memerintahkan jajaran OPD terkait untu itu. 

Jika membutuhkan dukungan berbagai pihak secara gorong royong, maka ini juga akan dikonsolidasikannya. Menangani dampak musibah kebakaran Pasar Bululawang yang terjadi sekitar 2022 lalu, adalah salah satunya.

Saat itu, setelah beberapa waktu survei pendahuluan, Bupati Sanusi langsung mengajak banyak pihak untuk memikirkan merelokasi atau memperbaiki kios-kios terdampak. Seperti halnya, mendatangkan CSR perusahaan sampai Baznas Kabupaten Malang. Inisiatif ini juga dilakukan Sanusi ketika menangani relokasi sementara bagi para pedagang kios Stadion Kanjuruhan yang mengalami renovasi. 

Sadar kemampuan APBD Kabupaten Malang terbatas, maka petahana Bupati Sanusi tak berdiam diri. Kontribusi dan partisipasi berbagai pihak, termasuk swasta, terus digalangnya. Diantaranya, melalui konsorsium bersama perusahaan untuk mengarahkan program CSR secara terintegrasi dan satu pintu, demi kepentingan masyarakat sesuai kebutuhannya. 

Pendapat kritis terkait kebijakan yang dianggap menghambat prinsip kepentingan publik, juga pernah disampaikan dengan terang-terangan Bupati Sanusi. Ini pernah disampaikannya, saat menanggapi polemik dan kritik tajam soal program UHC, di depan anggota dewan dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang 2023 lalu. 

Dengan optimisme, Sanusi tetap bersikukuh bahwa pelayanan jaminan perlindunhan kesehatan melalui UHC ini sangat penting dan dibutuhkan, sehingga harus dipertahankan. Karena itu pula, ia tetap mempertahankan dan dengan tegas meminta dukungan legislatif untuk bisa merealisasikannya. Bukan sebaliknya, membatalkan dan meniadakannya sama sekali. 

Tak Lupakan Pesan Moral dan Nilai Relijius

HM Sanusi (64), adalah tokoh berlatar belakang pendidikan pesantren, dan sempat menjadi guru di madrasah, sebelum kemudian terjun di dunia politik hinggamengabaikan diri sebagai seorang Kepala Daerah. 

Karir politik Sanusi pertama kali menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, dan sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang dua periode. Selanjutnya, pada 2015 ia menjadi Wakil Bupati Malang, lalu menjadi Bupati Malang pada 2019 sampai 16 Februari 2021 (periode pertama), dan kembali menjadi Bupati Malang sejak 26 Februari 2021.

Berangkat dari lingkungan santri, yang kemudian mewarnai perjalanan Abah Sanusi selama menjadi Bupati Malang. Dalam beberapa kali kesempatan, pesan moral diselipkannya untuk menguatkan dan memotivasi jajarannya di pemerintahan daerah Kabupaten Malang. 

Pesan moral dan nilai-nilai keagamaan ini juga yang selalu dipegang teguh dan diamalkannya, selama memimpin Kabupaten Malang. Ia pun mendukung penuh program Sekolah plus Ngaji, untuk membentengi anak-anak generasi mendatang dengan karakter mulia. 

Hingga, kegiatan salat berjamaah Shubuh Keliling (Shuling) dari masjid ke masjid rutin dilakukannya, setidaknya selama setahun terakhir. Dalam kegiatan ini, Bupati Malang juga mengajak jajaran Forkopimda juga semua jajaran pimpinan OPD di bawahnya, dengan memberikan pelayanan langsung kebutuhan masyarakat. 

Apa yang dilakukan Bupati Sanusi ini mendapatkan respons sangat positif banyak pihak. Tidak hanya MUI dan Dewan Masjid Indonesia, melainkan pula semua organisasi masyarakat keagamaan di Kabupaten Malang. 

"Paling penting, selama kegaitan Suling, menjadi ajang silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, jamaah dan masyarakat. Saya menjadi tahu setiap persoalan masyarakat. Dan, doa-doa yang dimunajatkan selama Suling ini yang akhirnya mendatangkan keberkahan bagi Kabupaten Malang, yang lebih makmur dan sejahtera," demikian Abah Sanusi. 

Komunikasi Intens Berbuah Apresiasi Pemerintah

Kerja keras ditunjukkan selama kepemimpinan Kepala Daerah Bupati Malang, HM Sanusi, bersam Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, berbuah manis dan berujung menggembirakan di akhir masa jabatan keduanya tahun 2024 ini. 

Banyak apresiasi diberikan pemerintah pusat, dengan beberapa dukungan yang diberikan untuk Kabupaten Malang. Paling signifikan, didapatkannya dukungan Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan Gondanglegi-Simpang Balekambang, sebagai proyek strategis nasional. 

Pekerjaan jalan Gondanglegi-Simpang Balekambang sepanjang 31 kilometer ini dibantu pemerintah melalui hibah loan Islamic Development Bank (IsDB) senilai Rp. 343,70 miliar. Rencananya, proyek strategis nasional ini dikerjakan multiyears hingga 2026 mendatang. 

Informasi yang dihimpun TIMES Indonesia, pekerjaan jalan nasional ini awalnya direncanakan sebagai proyek jalan kolektor yang akan dikerjakan Pemkab Malang, setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan parah, terutama di ruas jalan Srigonco Bantur sampai simpangan JLS di Balekambang. 

Apresiasi pemerintah lainnya, didapatkannya bantuan Insentif Fiskal sebesar Rp 7,6 miliar dari Kementerian Keuangan RI, sebagai reward penghargaan Kementerian Dalam Negeri atas kinerja penanggulangan inflasi daerah TPID Pemkab Malang. 

Ke depan, Pemkab Malang juga mendapatkan apresiasi pemerintah untuk beberapa proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan dukungan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Dukungan untuk beberapa proyek strategis ini masih terus dimatangkan, dengan fasilitas penuh pihak Bappenas RI. 

Sosok kepala daerah yang ulet dan pekerja keras, terus ditunjukkannya Sanusi setelah dua tahun lebih kepemimpinannya harus berjibaku dengan situasi pandemi COVID-19, sejak awal mulai menjabat Bupati Malang. Namun, pemerintahan daerah Sanusi-Didik (SanDi) mampu melewatinya, kemudian membaliknya perlahan-lahan dengan berbagai capaian prestasi. 

Pemikiran optimistis dan visioner yang dipunyai, yang juga menjadikan Bupati Sanusi memberanikan diri melakukan terobosan besar menggali potensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. 

PAD yang awal ia menjabat hanya ditarget Rp 450 miliar, terus didongkrak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dengan kenaikan target mencapai Rp 1 triliun lebih. Meski, kenyataannya PAD baru tercapai dalam kisaran Rp900 miliar lebih. 

Beberapa pihak memang sempat pesimis target PAD Rp 1 triliun lebih ini bisa tercapai. Namun, dalam setiap kesempatan ia terus meyakinkan masyarakat bahwa target PAD ini optimis tercapai. (*)