TIMES JATIM, BONDOWOSO – Ratusan kendaraan di Jawa Timur dilaporkan mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Kasus ini langsung mendapat perhatian serius dari Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak Pertamina dan pemerintah segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan karena Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual agar tidak menimbulkan kerusakan,” ujar Nasim Khan melalui sambungan telepon pada TIMES Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Nasim menegaskan, Komisi VI akan memanggil Pertamina melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut.

Langkah tersebut kata dia, penting agar publik mendapat kejelasan dan transparansi informasi.

“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat juga berhak tahu. Jika terbukti ada masalah, maka Pertamina dan SPBU wajib mengganti kerugian konsumen yang kendaraannya rusak atau mogok,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur itu menilai, jika ditemukan unsur kelalaian atau penyimpangan dalam proses distribusi maupun pengelolaan SPBU, maka sanksi tegas harus diberikan.

“Tidak boleh ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM. Bila terbukti ada penyelewengan, kami minta Pertamina mencabut izin SPBU yang terlibat dan menelusuri rantai distribusinya, apakah masalah muncul dari tangki pengisian atau di tingkat SPBU,” tambahnya.

Menurut Nasim, Pertamina memang telah membuka posko pengaduan dan melakukan pemeriksaan awal. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar aktif melapor bila mengalami kerugian.

“Sebagai konsumen, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Nasim juga menyoroti pentingnya pengawasan mutu BBM secara rutin. Ia menilai, pengawasan yang dilakukan hanya setelah ada masalah menunjukkan sistem pengawasan belum berjalan efektif.

“Kami ingin pengawasan dilakukan berkala agar masyarakat merasa aman dan percaya. Pertamina harus menjaga kepercayaan publik, karena sebagai BUMN energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dari hulu hingga hilir,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama BPH Migas dikabarkan sudah meninjau beberapa SPBU di Surabaya dan Gresik. Nasim berharap langkah tersebut menjadi awal dari penyelidikan yang lebih komprehensif.

“Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan. Ini penting agar kejadian seperti di Jawa Timur tidak terulang lagi,” pungkasnya. (*)