TIMES JATIM, SURABAYA – BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Karang Ploso Malang memprakirakan awal musim hujan di Jawa Timur terjadi di bulan Oktober.

Kepala Stasiun Klimatologi Malang, Anung Suprayitno melalui zoom meeting, Kamis (2/9/2021) menjelaskan, 46,7 persen ZOM (Zona Musim) wilayah di Jawa Timur akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2021. Sementara 48,3 persen wilayah Jawa Timur memasuki musim hujan pada bulan November.

Kepala Stasiun Klimatologi Malang, Anung Suprayitno saat melakukan melalui zoom meeting, Kamis (2/9/2021). (Foto: tangkap layar zoom). 

"Jawa Timur di wilayah utara sedikit mundur terjadi bulan November daerah tapal kuda awal musimnya terlambat dibanding lainnya," ujar Anung.

Anung mengatakan,  55 persen wilayah di jawa timur mengalami musim hujan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara 33.3 persennya sama seperti tahun sebelumnya.

"Dibanding tahun-tahun sebelumnya curah hujan di musim hujan tahun 2021-2022 kami prakiraan normal hingga atas normal," jelasnya.

Anung menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Hal ini perlu menjadi antisipasi semua pihak dalam kesiap  siagakan banjir bandang, banjir genangan maupun banjir kiriman.

"Curah hujan selama musim hujan  sebagaian besar di jatim 1000-2000 mm, ini Menggembirakan bagi yang berada di DAS Bengawan Solo, Das Berantas dan lainnya karena kewaspadaan kecil," jelasnya.

BMKG pun merekomendasikan hal ini. Pertama perlu untuk mewaspadai cuaca ekstrem pada peralihan musim hingga awal musim hujan 2021-2022 yang berpontensi menimbulkan banjir bandang, longsor, sedimentasi waduk dan perlu kesiapan inspeksi struktur bangunan dan jaringan.

"Periode musim hujan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah luas tanam, melakukan panen air hujan dan mengisi waduk atau danau, atau embung yang berguna untuk musim kemarau," ucapnya.

Selain itu, BMKGjuga merekomendasikan agar pemerintah daerah maupun stakeholder untuk bisa meningkatkan kerjasama antar daerah agar bisa mengurangi resiko bencana iklim batas Kabupaten dan Provinsi. (*)