TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Sebanyak 20 dari 24 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan di Kabupaten Probolinggo melayangkan sikap terkait rekomendasi partai kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, Jumat (26/7/2024). Mereka juga melayangkan beragam tuntutan kepada DPP PDI Perjuangan.

Mereka mendesak DPD untuk mengusulkan kepada DPP untuk mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Itu diberikan pada seluruh calon bupati yang telah mengembalikan berkas pendaftaran di kantor PDI Perjuangan. 

Ada 20 PAC yang menyatakan sikap tersebut. Sementara empat PAC lainnya mangkir dari pertemuan tersebut, yaitu Paiton, Gending, Leces, dan Tegalsiwalan.

Ketua PAC PDI-Perjuangan Kecamatan Tiris, Imam Wahyudi menyatakan, sikap para PAC tersebut merupakan sebuah tuntutan kepada DPD dan DPP agar jeli menentukan pasangan yang akan menerima rekomendasi partai. Harus dipastikan paslon tersebut memiliki visi-misi dan nilai-nilai partai.

"Kami ingin calon yang diusung oleh PDI-Perjuangan memiliki visi, misi, dan nilai yang sejalan dengan partai serta mampu memimpin daerah dengan baik," ujar Imam.

Selain itu, mereka juga berharap paslon yang diusung nantinya merupakan sosok yang dapat membesarkan partai. Serta dapat menarik dukungan masyarakat.

Imam menegaskan, permintaan ini sudah menjadi rutinitas menjelang Pilkada. Pada tahun-tahun sebelumnya, PDI-Perjuangan selalu mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon yang diusung oleh DPP. 

"Jika permintaan ini tidak ditanggapi, kami akan pergi ke DPP di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kami seperti pada tahun 2011. Kami yakin DPP akan mempertimbangkan suara kader di akar rumput," kata Imam.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Probolinggo, A. Didik Irfan, mengaku tidak mengetahui kegiatan PAC tersebut. Aksi PAC tersebut merupakan giat pribadi tanpa adanya koordinasi dengan pihak DPC terlebih dahulu.

Meski demikian, kata Didik, pihak DPC tetap akan memfasilitasi permintaan tersebut untuk mempertemukan para PAC dengan pasangan calon. Menurutnya, permintaan dari PAC tersebut merupakan permintaan wajar. Setiap tahun permintaan itu pasti dilakukan oleh pihak partai.

"Tetap kami akan fasilitasi. Kami tidak tahu sebelumnya soal itu. Namun kami akan coba menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai sesuai harapan bersama," jelaa didik. (*)