TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengakhiri kegiatan resesnya di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya, dengan membawa pulang sejumlah aspirasi mendesak dari warga. Kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa (18/11/2025) ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencurahkan persoalan yang selama ini menghambat geliat ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial.

Salah satu isu utama yang disuarakan oleh perwakilan pedagang, Sunarto, adalah mengenai ketersediaan lahan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sentra Ikan Bulak (SIB). Pedagang merasa tertekan oleh situasi relokasi yang mengakibatkan jumlah mereka berkurang dan berdampak langsung pada penurunan pendapatan.

Di sisi lain, dunia pendidikan juga menghadapi kendala birokrasi, di mana Didik Waluyo dari SMAN 3 Surabaya mengeluhkan lambatnya pemindahan tanah timbunan di area belakang sekolah. Meskipun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo telah siap, eksekusi pengiriman alat berat oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kecamatan terhenti tanpa alasan yang jelas.

Menanggapi keluhan di sektor pendidikan, Lilik Hendarwati, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, menunjukkan nada tegas dan menjanjikan solusi cepat.

“Dana CSR sudah clear, tapi urusan alat berat dari Dinas PU dan kecamatan kok mandek? Ini harusnya cepat demi kelancaran belajar anak-anak. Saya akan koordinasi secepatnya untuk memastikan alat berat segera dikirim," janji Lilik, menekankan bahwa urusan pendidikan tidak boleh terhambat oleh proses administrasi yang berlarut-larut.

Selain masalah ekonomi dan infrastruktur, isu kesejahteraan sosial mendapat perhatian serius, yaitu desakan untuk mengalokasikan insentif bagi para ustaz pengajar ngaji dan marbot masjid. Selama ini, honor mereka hanya bersumber dari infak yang fluktuatif, sehingga dibutuhkan dukungan dana dari pemerintah daerah. 

Lilik Hendarwati menyambut baik usulan ini dan siap memperjuangkannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. 

“Ini usulan yang wajib kita perjuangkan. Kita harus kasih apresiasi yang layak buat para ustaz ngaji dan marbot yang sudah menjaga moral dan ibadah masyarakat," ujar Lilik. 

Meskipun demikian, ia mengingatkan agar proses pencairan dana APBD harus tunduk pada mekanisme yang transparan. Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut wajib lewat lembaga atau yayasan yang legalitasnya jelas. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Komitmen Lilik Hendarwati untuk mengawal semua aspirasi ini diharapkan dapat segera mewujudkan perbaikan nyata, menjadikan suara warga Bulak benar-benar terwakili di tingkat legislatif Jawa Timur. (*)