TIMES JATIM, PACITAN – Dana Desa selalu dielu-elukan sebagai terobosan besar pemerintah dalam mendorong pembangunan dari pinggiran. Sejak pertama kali digelontorkan pada 2015, dana ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memakmurkan desa, mengurangi ketimpangan, dan menguatkan pondasi negara dari unit terkecil pemerintahan. 

Namun, jika kita menelisik lebih dalam dinamika penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pacitan sepanjang 2025, kita menemukan sebuah fakta penting: transparansi dan akuntabilitas bukan hanya soal angka yang terserap, tetapi tentang sejauh mana anggaran benar-benar bekerja bagi rakyat desa.

Hingga September 2025, Pacitan telah menerima Rp 144,49 miliar dari total pagu Rp 164,99 miliar. Angka ini setara dengan 87,57 persen realisasi. Secara administratif, progres ini tergolong baik. Penyaluran pun dilakukan dengan alur yang jelas: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mengajukan berkas setiap bulan, KPPN Pacitan memverifikasi, lalu menerbitkan SP2D yang mengalir ke rekening desa. 

Semua berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Bahkan, proses koordinasi antara Pemkab Pacitan dan KPPN tampak intens; asistensi dan sosialisasi dilakukan berulang demi memastikan penyaluran tepat waktu dan tepat sasaran.

Namun di balik kelancaran prosedural tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar: benarkah pendistribusian yang tertib secara administratif otomatis menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan di desa?

Realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa tantangan utama Dana Desa bukanlah penyalurannya, melainkan bagaimana memastikan bahwa anggaran benar-benar mewujudkan perubahan nyata di masyarakat. 

Ketika kita membaca data bulanan penyaluran Pacitan mulai dari lonjakan besar pada Januari, stagnasi pada Maret hingga Mei, hingga kenaikan lagi pada Juli kita seolah melihat alur yang rapi. Tetapi desa sejatinya tidak hidup dari grafik. Ia hidup dari jalan yang dibangun, irigasi yang berfungsi, UMKM yang bertahan, dan pemuda desa yang mendapatkan peluang usaha.

Penurunan pagu Pacitan tahun ini sebesar Rp 9,05 miliar juga sejatinya menjadi alarm kecil. Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, pengurangan anggaran berpotensi mempersempit ruang gerak bagi desa untuk melakukan inovasi. 

Padahal pemerintah pusat mendorong program prioritas: pemulihan ekonomi nasional, penciptaan desa wisata, penguatan lembaga sosial desa, hingga pembangunan BUMDesa sebagai motor ekonomi rakyat. Pertanyaannya: bagaimana desa-desan di Pacitan bisa berlari cepat jika energinya dibatasi oleh pagu yang menyusut?

Di sinilah pentingnya membaca Dana Desa tidak hanya sebagai alokasi anggaran, tetapi sebagai kebijakan pembangunan yang memerlukan kecermatan eksekusi. KPPN Pacitan memang menjalankan mandat penyaluran dengan ketelitian teknis. 

Pemkab Pacitan pun sudah bekerja dalam koridor regulasi. Namun ekosistem birokrasi sering kali berhenti pada aspek prosedural, sementara kebutuhan desa jauh melampaui itu. Desa membutuhkan pendampingan manajerial, perencanaan berbasis data, dan tata kelola partisipatif not just clean administration, tapi meaningful implementation.

Satu contoh konkret: banyak desa di Indonesia yang sudah memiliki BUMDesa, tetapi tidak sedikit yang mati suri karena tidak ada ekosistem ekonomi yang menopang. Begitu pula desa wisata dibangun fisiknya, tetapi tidak dibangun narasinya, pasarnya, atau kapasitas warganya. Tanpa strategi pembangunan yang holistik, Dana Desa mudah terjebak menjadi rutinitas tahunan tanpa daya ungkit jangka panjang.

Pacitan memiliki potensi besar mulai dari wisata alam, pesisir, hingga sektor pertanian dan Dana Desa seharusnya menjadi alat percepatan, bukan sekadar pelengkap pembangunan. 

Maka, transparansi penyaluran harus dibarengi dengan transparansi capaian; publik perlu tahu bukan hanya berapa yang cair, tetapi berapa yang berdampak. Desa butuh bukan hanya laporan serapan, tetapi laporan perubahan.

Pada titik ini, kolaborasi Pemkab Pacitan dan KPPN harus melangkah lebih jauh. Bukan hanya memastikan dana mengalir, tetapi memastikan desa mampu mengelola anggaran dengan orientasi hasil. 

Misalnya: mengawal kualitas RPJMDes, memfasilitasi pelatihan tata kelola BUMDesa, menyiapkan skema mitigasi risiko penggunaan dana, hingga mengembangkan indeks dampak pembangunan desa.

Kita tahu bahwa setiap rupiah Dana Desa adalah harapan warga desa harapan agar jalan lebih layak, usaha lebih hidup, dan anak muda desa tidak harus merantau demi mencari peluang. 

Maka, kritik terhadap Dana Desa bukan kritik terhadap KPPN atau Pemkab, melainkan ajakan untuk melihat desa secara lebih serius sebagai subjek pembangunan.

Jika hingga akhir 2025 Pacitan mampu menyerap 100 persen anggaran, itu baik. Tetapi lebih baik lagi jika seratus persen anggaran itu menjelma perubahan. Karena pada akhirnya, kesuksesan Dana Desa tidak diukur dari grafis akumulasi, melainkan dari denyut kehidupan desa yang semakin kuat dan mandiri.

Dengan kata lain, Dana Desa bukan sekadar program; ia adalah komitmen moral negara terhadap warganya yang paling dekat dengan akar kebudayaan dan ekonomi bangsa. Dan komitmen itu hanya bermakna ketika desa benar-benar merasakan hasilnya.

***

*) Oleh : Viga Frigantara, PTPN Mahir KPPN Pacitan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.