TIMES JATIM, JEMBER –

Pemkab Jember sedang menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Hal ini dipicu oleh pemangkasan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang juga dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

​Bupati Jember Muhammad Fawait membenarkan bahwa penurunan dana transfer — termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) — adalah isu nasional.

Namun, ia menyatakan optimistis bahwa pemerintah pusat akan memberikan kompensasi melalui program bantuan lain, seperti Bantuan Presiden (Banpres) untuk Jember.

​"Insyaallah saya akan berupaya kalaupun DAK sama DAU berkurang tapi bantuan-bantuan seperti Banpres yang turun ke Jember akan semakin besar," kata Fawait, mencontohkan adanya peningkatan alokasi dana untuk pembangunan fisik sekolah tahun ini yang ia yakini akan terus meningkat.

​Di sisi legislatif, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer ini menuntut Pemkab Jember untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah.

​Halim memproyeksikan, APBD Jember tahun 2026 akan turun dari sekitar Rp4,9 triliun menjadi sekitar Rp4,7 triliun, dengan pemangkasan mencapai sekitar Rp270 miliar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pemotongan ini bersifat merata, bahkan dialami oleh daerah tetangga seperti Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, hingga DKI Jakarta yang mengalami penurunan hingga Rp17 triliun.

​Untuk mengantisipasi dampak tersebut, DPRD dan Pemkab Jember sepakat untuk memperketat pos belanja yang kurang prioritas, fokus pada belanja pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat, dan mengevaluasi ulang belanja operasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar efisien tanpa mengganggu pelayanan publik.

​Terakhir, Halim mengatakan bahwa pembahasan APBD 2026 telah dimulai minggu ini, dengan penekanan pada keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal.

"Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran," tutupnya. (*)