TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Berapa banyak ASN, guru, dan kepala desa yang tersandung masalah hukum hanya karena kurang memahami aturan? Di Kabupaten Probolinggo, hal ini menjadi perhatian serius.

Bupati Probolinggo terpilih, Gus Haris, pun merancang Sae Law Care, sebuah program yang akan menjadi ‘perisai hukum’ bagi mereka. Tidak ada lagi kekhawatiran atau ketidaktahuan yang berujung pada jeratan hukum.

Apa Itu SAE Loker?

Sae Law Care adalah layanan yang dirancang sebagai hotline konsultasi hukum bagi ASN dan perangkat desa di Kabupaten Probolinggo. Program ini berfokus pada edukasi hukum, konseling, serta pendampingan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Gus Haris menjelaskan, program ini menjadi solusi bagi banyak ASN, tenaga pendidik, dan kepala desa yang sering menghadapi persoalan hukum akibat kurangnya pemahaman regulasi.

“Misalnya ada guru yang berselisih dengan wali murid atau kepala desa yang menghadapi masalah administratif karena kurang memahami aturan,” kata Gus Haris.

Sae Law Care, menurut Gus Haris, hadir untuk memberikan edukasi hukum guna membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.

SAE Loker Bukan Perlindungan Hukum

Gus Haris menegaskan, Sae Law Care bukan bentuk perlindungan hukum mutlak bagi ASN dan perangkat desa, melainkan lebih kepada edukasi dan konsultasi hukum.

“Ada anggapan seolah-olah pemerintah daerah akan memberikan perlindungan hukum penuh. Ini perlu diluruskan,”

Gus Haris menyebut, Sae Law Care berfokus pada edukasi dan pendampingan hukum, bukan pada pembelaan dalam setiap kasus hukum yang mereka hadapi.

Meski demikian, dalam situasi tertentu, pemerintah daerah tetap dapat memberikan pendampingan hukum guna memastikan ASN dan perangkat desa mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Manfaat Sae Law Care bagi ASN dan Perangkat Desa

1. Edukasi Hukum: Memberikan pemahaman tentang regulasi dan aturan yang harus dipatuhi ASN, guru, dan kepala desa.
2. Konsultasi Gratis: Memfasilitasi ASN dan perangkat desa dalam mencari solusi hukum yang tepat.
3. Pendampingan Hukum dalam Kasus Tertentu: Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.
4. Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman dalam Bekerja: Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, ASN dan kepala desa dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa khawatir.

Kesimpulan Sae Law Care

Program Sae Law Care yang digagas oleh Gus Haris diharapkan dapat membantu ASN, guru, dan kepala desa di Kabupaten Probolinggo agar lebih memahami aspek hukum dalam menjalankan tugasnya.

“Yang mendampingi nanti pengacara profesional dan berpengalaman,” pungkas Dokter lulusan Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu.

Dengan adanya edukasi dan konsultasi hukum, mereka dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan terhindar dari potensi masalah hukum yang tidak diinginkan.

Dengan pendekatan yang lebih transparan dan profesional, Sae Law Care menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik, bersih, dan bertanggung jawab. (*)