TIMES JATIM, BLITAR – Pemanfaatan aset jika dikelola secara maksimal dapat menutup celah fiskal daerah. Namun demikian, berbagai pendapat dan regulasi menunjukkan bahwa manajemen aset daerah masih sekadar untuk pengelolaan keuangan serta hanya mencukupi tertib administrasi, sehingga pemanfaatan aset daerah belum mendapat perhatian yang serius. Hal ini diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Jumali, SPd., MAP saat menjelaskan disertasinya.

Jumali mengatakan pendapat lain juga mengemukajan bahwa pengelolaan asset daerah dalam rangka memperoleh opini yang baik dalam sebuah pemeriksaan. Demikian diungkapkan, Jumali, SPd., MAP dalam mempertahankan disertasi dengan judul ‘’Strategi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fiskal Daerah” (Studi Manajemen Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar), pada Program Doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Selasa, 21 Juni 2022. 

Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Jumali, SPd.,MAP

"Teknis pemanfaatan aset daerah perlu dibenahi, mulai standar operasional prosedur (SOP), appraisal yang terus-menerus, bahkan adanya lembaga teknis khusus yang menangani masalah ini sehingga bisa fokus,’’ungkap Jumali yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Blitar ini. 

Di hadapan dosen penguji Prof Dr Bambang Supriyono, MS (Promotor);  Dr Tjahjanulin Domai, MS (Co-Promotor); Dr Choirul Saleh, MS  (Co-Promotor); Prof Dr Syamsiar Syamsudin; Dr Endah Setyowati; Drs Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D; Prof Dr Sumartono, MS; Prof Dr Mas’ud Said, MM.,Ph.D (External Reviewer) dan Dr Suko Susilo, M.Si (External Reviewer).

Adanya regulasi yang kurang jelas, lanjutnya, pemanfaatan asset yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hanya berkutit pada sewa dan pinjam pakai. Padahal, katanya, yang lebih potensial hasilnya adalah pemanfataan asset daerah berupa kerjasama pemanfataan, bangun guna serah (BOT) maupun kerjasama badan usaha dalam rangka penyediaan infrastuktur (KPBU). 

‘’Selain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),  pemanfataan asset daerah dapat untuk menarik investor serta penyediaan infrastuktur. Dan ini penting sangat dibutuhkan daerah, disaat anggaran banyak tersedot kebutuhan rutin,’’kata Jumali yang juga mantan Wartawan Senior ini.

Ditambahkan, saat ini banyak daerah memiliki fiscal rendah karena banyaknya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat tanpa diimbangi dengan anggaran yang cukup. ‘’Pendapatan daerah sulit mencukupi belanja daerah yang begitu besar. Itu sebabnya strategi yang potensial adalah pemanfaatan asset daerah yang dimaksimalkan,’’kata Jumali yang juga Dewan Penasehat Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Seluruh Indonesia ini. 

Diungkapkan Jumali, model yang ditawarkan dalam memaksimalkan asset daerah adalah, perlunya diperbanyak standar operasional prosedur (SOP). ‘’Ini untuk memperluas acuan regulasi karena dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terkait pemanfaatan asset daerah masih bersifaf umum,’’ katanya.

Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Jumali, SPd.,MAP foto bersama keluarga usai mengikuti ujian akhir pada Program Doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Solusi lain, kata tambah Jumali, yang juga mantan anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar ini, adalah perlu ada lembaga khusus, seperti unit pelaksana. 

‘’Tidak perlu sebuah OPD atau SKPD tapi cukup sebuah lembaga unit yang memilik otonomi atau kewenangan tersediri sehingga pemanfaatan asset daerah ini bisa lebih focus,’’tegas Jumali, yang juga jebolan Fakultas Ekonomi Undip Semarang ini.

Dengan lembaga khusus tersebut lanjut Jumali, dapat melakukan langkah langkah stategis, seperti melaksanakan appraisal yang idependen secara rutin untuk memperbarui harga pasar, invetarisasi aset secara mandiri tanpa intervensi, serta kebijakan lain, misalnya penyusunan Detailed Engineering Design (DED), masterplane.

’’Tentu saja pengelola asset daerah harus berorientasi profit, dan ini tidak bisa diserahkan kepada birokrasi murni yang fungsinya memberikan pelayanan publik,’’ pungkas  Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Jumali yang juga lulusan IKIP Negeri Surabaya ini (Unesa).(*)