TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik dalam mendukung Program Perhutanan Sosial oleh Kementerian Kehutanan RI.

Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, dr. Sulaiman Umar Siddiq kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi pada Festival Pesona Tahun 2025 yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan RI di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Selain kategori Pemda Provinsi terbaik, Jawa Timur juga meraih penghargaan Terbaik Nasional kategori Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yaitu KUPS Clungup Mangrove Conservation Tiga Warna (CMC Tiga Warna), Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan dan rasa bangganya atas capaian tersebut. Penghargaan yang diterima ini sekaligus menjadi motivasi ke depan dalam mendukung perhutanan sosial.

"Alhamdulillah berkat dukungan penuh seluruh komponen masyarakat, Jatim berhasil menjadi Pemda terbaik dalam mendukung program Perhutanan Sosial," ujarnya, di Surabaya, Jumat (22/8/2025). 

Menurutnya, perhutanan sosial telah menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi rakyat dan dinamika sosial.

Jatim sendiri terus bergerak dalam Kelola perhutanan sosial. Sebagaimana telah diamanatkan pada Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang kebijakan untuk mendorong Perhutanan Sosial sebagai kebijakan strategis. 

Bukan hanya sekadar membuka akses kelola hutan secara legal, lanjutnya, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

"Progres pencapaian perhutanan sosial di Jawa Timur merupakan tertinggi di Jawa. Tentu ini akan jadi motivasi bagi kami terus bekerja keras dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per Agustus 2025, distribusi akses Perhutanan Sosial di Jawa Timur seluas 197.786 hektare bagi 435 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Sedangkan, penerima manfaat langsung sebanyak 146.894 KK pada 24 kabupaten/kota dan terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 866 KUPS.

Capaian tersebut juga mendukung tercapainya Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Jatim tertinggi di tahun 2024 mencapai Rp619,9 miliar.

Sedangkan capaian existing per tanggal 21 Agustus 2025 sejumlah Rp888,1 miliar atau sebesar 42,39 % dari total NTE nasional.

"Capaian NTE-KTH Jawa Timur di 2024 jadi yang tertinggi nasional. Dan capaian existing per Agustus 2025 juga masih tertinggi nasional. Ini bukti bahwa Jawa Timur berkomitmen penuh mendukung Kehutananan Sosial," tegasnya. 

Di akhir, Gubernur Khofifah kembali menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial di daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial.

“Perhutanan Sosial ini sangat relevan dengan semangat Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," pungkasnya.

Sementara itu, Kadishut Provinsi Jatim Jumadi, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah menyampaikan pesan dan rasa bangga Ibu Gubernur atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja keras dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial," ujar Jumadi.

Prestasi ini diharapkan dapat memacu semangat seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan perhutanan sosial sehingga manfaat ekonomi, ekologi dan sosial dari adanya kegiatan perhutanan sosial dapat terus dirasakan.

"Agar ke depannya terus dilakukan pendampingan sehingga tidak hanya kelas KUPS yang meningkat tapi peningkatan pendapatan dari kegiatan PS berdampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Sebagai informasi, Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi, kolaborasi, dan selebrasi keberhasilan Perhutanan Sosial bersama para penggiat dari Kementerian/Lembaga, Pemda, KUPS, LSM/NGO, swasta, dan berbagai pihak lainnya.

Selain penyampaian Penghargaan Terbaik untuk kategori Pemda Provinsi dan Kabupaten, kategori KUPS dan Pendamping, turut diselenggarakan berbagai pameran produk unggulan kehutanan, temu usaha hingga Talk Show. (*)