TIMES JATIM, MALANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Diketahui, Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

"Ya kita harus menghormati proses hukum," ujar Presiden RI Jokowi saat ditemui di Kota Malang, Senin (24/7/2023).

Bukan hanya menghormati apa yang dilakukan oleh Kejagung. Jokowi menegaskan, seluruh proses hukum mulai dari KPK, Kejaksaan hingga kepolisian juga harus dihormati.

"Proses hukum di manapun, di KPK, kepolisian, kejaksaan, semua harus menghormati," ucapnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung kembali memanggil Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7) hari ini.

Ketua Umum Golkar itu dipanggil sebagai sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan turunannya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Ketiga di antaranya berasal dari pihak perusahaan.

Ketiga tersangka dari pihak perusahaan itu, yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT. Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta General Manager (GM) bagian General Affair PT. Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Sementara, dua orang lain yang bukan pihak perusahaan, yaitu mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menko Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Kelima koruptor itu juga telah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, putusan itu disayangkan oleh jaksa lantaran vonis yang dijatuhkan dinilai terlalu rendah.(*)