TIMES JATIM, JOMBANG – Salah satu program andalan pasangan calon petahana Nyai Munjidah Wahab dan Sumrambah dalam Pilkada 2024 yang mengusulkan anggaran Rp3 miliar per tahun per desa di Kabupaten Jombang, mendapat kritik dari kalangan akademisi. 

Salah satu akademisi Jombang Dr. Nur Ulwiyah, Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Rejoso, Peterongan, Kabupaten Jombang menyebut angka tersebut terlalu bombastis dan tidak realistis untuk dilaksanakan di Kota Santri.

Menurut Dr. Ulwiyah, alokasi anggaran sebesar 3 miliar untuk setiap desa akan menghabiskan dana hingga lebih dari Rp 912 miliar, sedangkan total anggaran Kabupaten Jombang hanya sekitar Rp 2,9 triliun. 

Ia menilai hal ini tidak memperhitungkan kebutuhan lain, seperti belanja pegawai, pembenahan infrastruktur, dan belanja modal pemerintah daerah.

“Dengan angka sebesar itu, dana desa akan menghabiskan hampir sepertiga dari total anggaran Kabupaten Jombang. Sementara, masih ada kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Gagasan ini terlalu utopis dan tidak seimbang dengan realitas keuangan daerah,” ujar Dr. Ulwiyah, Minggu (17/11/2024).

Lebih lanjut, Dr. Ulwiyah mengingatkan bahwa pemerintah daerah seharusnya menyusun anggaran yang lebih adaptif dan realistis untuk mendorong transformasi dan memperkuat infrastruktur digital di sektor-sektor strategis, seperti konsumsi, investasi, dan tata kelola.

“Jombang membutuhkan perbaikan di berbagai sektor, baik infrastruktur, pariwisata, maupun peningkatan investasi. Penyusunan anggaran harus rasional dan tepat sasaran, tidak asal membuat program bombastis tanpa pertimbangan sumber dana yang jelas,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, Dr. Ulwiyah menilai program yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 Warsubi-Salman (WarSa) lebih masuk akal. 

Dalam program mereka, anggaran yang diusulkan untuk setiap desa berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, di luar dana desa yang sudah ada dari pemerintah pusat.

Menurutnya, alokasi tersebut lebih rasional untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa tanpa mengorbankan post anggaran lainnya.

“Program WarSa yang mengalokasikan dana tambahan untuk desa antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar sudah memperhitungkan kebutuhan yang realistis, seperti pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antara desa dan kota," ujarnya.

"Ini lebih masuk akal dibandingkan dengan usulan petahana yang tidak memperhitungkan sumber daya secara komprehensif,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa program WarSa menempatkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas, agar tidak ada lagi jalan desa yang rusak karena kekurangan dana pembangunan. 

“Semoga program tersebut mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Jombang secara keseluruhan,” harapnya. (*)