TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso menggelar Sarasehan Strategi Pembelajaran Efektif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Elmi Hotel Surabaya, Minggu (17/11/2024).

Ia mengapresiasi berbagai program dan inovasi yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso bersama Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIK-P) Dinas Pendidikan Jatim, Dr. Mustakim, Minggu (17/11/2024).(FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Antara lain memperbarui kurikulum berbasis riset, inovasi dan terkoneksi dengan industri. Termasuk dalam mengatasi permasalahan zonasi.

"Kami sangat mengapresiasi konsep maupun kualitas pendidikan di Provinsi Jatim. Kita tahu dari beberapa data, Jatim sudah mengalami peningkatan yang luar biasa dan bahkan secara kompetisi nasional juga hampir bisa dikatakan juara umumnya adalah Jatim," ucap Cahyo.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi inovasi kebijakan penerimaan siswa baru melalui zonasi sebaran untuk memberikan pemerataan kualitas pendidikan di tengah berbagai keluhan masyarakat akan kebijakan sistem zonasi yang sudah berjalan sejak 2017 tersebut.

"Zonasi sebenarnya juga adalah upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat potensi kecelakaan anak-anak kita. Karena kita tahu tingkat kecelakaan siswa cukup tinggi," kata Cahyo Harjo Prakoso yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim tersebut.

Cahyo mengaku menerima keluhan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang sudah berjalan delapan tahun terakhir.

Sistem ini rupanya masih menjadi polemik karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya sekolah. Di sisi lain, zonasi sebenarnya bertujuan menghapus 'kasta' dan sekolah favorit sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud bagi seluruh anak bangsa. 

Namun, ia tak memungkiri polarisasi sosial sistem zonasi, sehingga ia juga mendukung kebijakan evaluasi yang akan dilakukan pemerintah pusat.

Diketahui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mulai mengkaji serta mengevaluasi sistem zonasi tersebut karena dinilai belum bisa diterapkan di seluruh wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIK-P) Dinas Pendidikan Jatim, Dr. Mustakim yang hadir sebagai narasumber mengungkapkan, bahwa pekan kemarin pihaknya turut hadir dalam rapat koordinasi PPDB 2025/2026 bersama kementerian di Jakarta.

"Pengkajian tengah dilakukan oleh tim ahli terkait perubahan serta penyempurnaan. Kita masih menunggu kebijakan-kebijakan dari pusat, untuk sementara ini kami sedang menyelesaikan petunjuk teknis PPDB Tahun Pelajaran 2025-2026 sambil menunggu kebijakan dari pusat," ujar Dr Mustakim.

Ia menjelaskan jika sejauh ini, Jatim sudah memiliki inovasi mengatasi masalah zonasi dengan dua sistem yaitu zonasi sebaran dan zonasi radius. Terutama pada siswa di daerah tertentu yang jauh dari akses sekolah negeri.

"Sehingga untuk mengatasi kebutuhan mereka yang tidak mungkin masuk sekolah negeri, melakukan inovasi zonasi radius dan zonasi sebaran," kata Dr Mustakim. 

Ia menegaskan bahwa inovasi zonasi sebaran ini sudah dilakukan oleh Jatim agar siswa mendapat kesempatan berkompetisi untuk masuk sekolah negeri. 

"Semua desa ataupun kelurahan dapat kesempatan untuk bisa masuk sekolah negeri, dengan prosentase untuk zonasi radius 30 persen, zonasi sebaran 20 persen. Menurut kami kebijakan ini sudah berkeadilan," tambahnya.

Di sisi lain, dalam sarasehan ini ia juga mengupas tantangan mutu pendidikan. Indonesia berdasarkan riset PISA 2022 menempati posisi ke-6 di antara negara Asia Tenggara dan ke-63 dari 81 negara di dunia. 

"Tetapi dari sisi kualitas pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan 5-6 digit, sementara negara lain mengalami penurunan," tuturnya.

Tantangan itu meliputi disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar lembaga di Jatim. Terutama di kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura.

Selanjutnya adalah masalah sarana dan prasarana, relevansi dengan kebutuhan industri dunia kerja maupun dunia usaha dan pendidikan tinggi.

Kemudian guru dan tenaga pendidikan meliputi kuantitas, kualitas, spesifikasi kompetensi dan sebaran, tantangan sinergi serta kapasitas anggaran sekolah yang masih bergantung pada jumlah siswa (BOS, BPOPP dan Komite Sekolah).

Dr Mustakim juga memberikan pembekalan strategi belajar aktif dan kolaboratif untuk menghasilkan inovasi bagi para guru dalam mendidik siswa sehingga pembelajaran bisa menyenangkan. (*)