TIMES JATIM, JOMBANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang, KH. Fahmi Amrullah Hadziq Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang (PCNU Jombang) meminta agar masyarakat menghindari politik uang.

Menurut lelaki yang akrab disapa Gus Fahmi itu, hukum politik yang merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Haram bagi penerima dan pemberi uang dengan maksud untuk memilih salah satu calon kepala daerah.

"Jelas politik uang dilarang. Kalau bisa dihindari karena menyuap atau yang disuap sama-sama dosanya. Bunyi hadistnya seperti itu,” kata Gus Fahmi kepada TIMES Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Gus Fahmi mengatakan, tradisi politik uang di Indonesia seolah sudah menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan dalam pagelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan, sebagian orang menjadikan momentum Pemilu jadi ladang penghasilan. 

"Hanya saja selama ini kita menjadikan itu bukan sebuah tradisi yang kurang baik, namun dijadikan sebuah penghasilan," ujarnya. 

Menurutnya, tradisi yang kurang baik tersebut dimanfaatkan sebagian orang jadi ladang mengeruk penghasilan. Hal itulah yang menyebabkan belum terbentuknya benteng demokrasi yang kuat di Indonesia. 

"Jadi kalau Pilkada itu malah mencari-cari, ikita belum bisa berdemokrasi. Kalau di Indonesia ini yah terkenal NPWP alias 'Nomer Piro Wani Piro' dan itu bukan sebuah tradisi yang baik," ungkapnya.

Untuk menangkal hal tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Putri tersebut menerangkan perbuatan tidak terpuji itu harus diberhentikan dari pemimpin. Pemimpin sudah sejatinya harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat. 

"Dimulai dari calon-calon itu. Karena rakyat ini kalau tidak diberi maka mereka tidak akan menerima. Itu sudah menjadi budaya, dan sulit dihilangkan. Sehingga setiap musim Pilkada, terkadang ada rakyat yang mencari penghasilan dari situ," jelasnya. 

Pihaknya juga berharap, agar Pilkada Jombang kedepan berjalan damai, tertib tanpa gesekan. Siapapun yang terpilih menjadi bupati maka semua pihak harus bisa legowo. 

"Karena kita berharap, belajar berdemokrasi yang baik. PCNU tentu secara organisasi tidak bisa terikat pada stau Pasangan Calon (Paslon). Namun kami mendoakan agar siapapun yang terpilih bisa diterima warga Jombang sebagai pimpinan mereka," katanya melanjutkan. 

Terlebih, jika ada kader NU yang mencalonkan diri di Pilkada. Secara jami'iyah pihaknya selalu mendukung siapapun itu yang hendak maju. 

"Secara jami'iyah kita mendorong, khususnya warga NU yang mau maju silahkan. Namun secara formal kami tidak bisa memberikan dukungan secara organisasi walaupun ada kader NU yang maju. Tidak bisa," pungkasnya.

Sebagai informasi, tahapan Pilkada Kabupaten Jombang sudah dimulai. Puncaknya nanti masyarakat akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang digelar secara serentak pada 27 November 2024 mendatang.(*)