TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Berdasarkan data resmi, TKD tahun depan ditetapkan sebesar Rp693 triliun, naik Rp43 triliun dari usulan awal sebesar Rp650 triliun. Namun angka itu masih lebih rendah dibanding alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Salah satu daerah yang terdampak cukup besar adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang mengalami penurunan TKD sebesar Rp2,8 triliun. Tahun sebelumnya, Jatim memperoleh alokasi sebesar Rp11,44 triliun.

Penurunan ini memunculkan kekhawatiran akan terganggunya sejumlah program prioritas daerah, terutama di sektor pelayanan publik dan infrastruktur. 

Nur Faizin, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, menilai kebijakan ini bukan semata ancaman, melainkan juga menjadi momentum perbaikan kemandirian fiskal daerah.

“Ini momentum bagi Pemprov Jatim untuk bangkit dari zona nyaman. Selama ini terlalu dimanja dengan TKD yang besar, sehingga pengelolaan dan penyerapan potensi PAD Jatim kurang maksimal,” ujar Nur Faizin, Senin (13/10/2025).

Menurut politisi muda dari Fraksi PKB tersebut, penurunan TKD justru mendorong meningkatnya rasio kemandirian APBD Jawa Timur, dari 61% menjadi 66,2%. Berdasarkan proyeksi APBD 2026, nilai TKD Jatim akan turun menjadi sekitar Rp8,8 triliun.

“Kemandirian fiskal adalah kunci. Jatim ini sudah berusia 80 tahun, potensi PAD-nya besar, semestinya sudah mandiri secara fiskal. Pajak daerah, pengelolaan aset, dan BUMD harus disertai inovasi dan pengawasan agar kebocoran bisa ditutup,” tegasnya.

Faizin mencontohkan daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai tidak terlalu terdampak penurunan TKD karena sudah memiliki ketahanan fiskal yang kuat.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa penurunan TKD di Jatim terasa semakin berat karena kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren melambat. Hingga September 2025, realisasi PAD Jatim baru mencapai 68,3%, menurun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 79,6%.

“Kita tidak bisa puas diri hanya karena pertumbuhan ekonomi Jatim 5,23%. Angka itu belum sejalan dengan kinerja PAD. Pertumbuhan ekonomi semestinya diikuti peningkatan penerimaan daerah, bukan justru melambat. Ini kok bisa turun, di mana bocornya?” ujarnya.

Menurut Faizin, penurunan TKD harus menjadi wake-up call bagi Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat basis penerimaan pajak daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, serta mendorong BUMD agar lebih produktif.

“Kekayaan Jawa Timur ini besar. Sudah saatnya hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa ketergantungan terhadap dana pusat,” pungkasnya. (*)