TIMES JATIM, SURABAYA – PCNU Kota Surabaya bersama tokoh lintas agama menggelar pernyataan sikap terkait perkembangan situasi sosial politik di Indonesia, termasuk dinamika yang terjadi di Kota Surabaya.

‎‎Acara tersebut berlangsung di Kantor PCNU Kota Surabaya, Jalan Bubutan VI No. 2, pada Minggu (31/8/2025) malam.

‎‎Ketua PCNU Surabaya, Masduki Toha, menyampaikan bahwa pernyataan sikap ini merupakan bentuk ikhtiar bersama para tokoh agama untuk menjaga persatuan dan kedamaian. 

“Surabaya ini milik kita bersama. Sebagai Kota Pahlawan, harus kita jaga dan rawat bersama. Maka kami menyampaikan sikap ini agar semua pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama,” tegasnya.

‎‎Masduki menambahkan, pertemuan lintas agama tersebut menegaskan komitmen semua tokoh untuk merawat kerukunan, kenyamanan, dan kesejukan di Kota Surabaya. 

"Intinya, semua niat baik ini adalah untuk memastikan Surabaya tetap rukun, damai, dan menjadi teladan bagi Indonesia,” imbuhnya.

‎‎Ia juga menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa berkumpul bersama tokoh-tokoh lintas agama. 

“Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kami senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman lintas agama. Pertemuan ini memperkuat komitmen kita bersama untuk menjaga Surabaya tetap aman dan kondusif. Kita semua memiliki tanggung jawab, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga demi anak-anak, cucu, dan generasi penerus kita agar mereka mengerti arti sesungguhnya dari Surabaya yang damai dan penuh persaudaraan,” ujarnya.

‎‎Menurutnya, imbauan bersama ini menjadi bentuk ikhtiar menjaga Surabaya sebagai rumah bersama yang nyaman bagi seluruh warga. 

"Mudah-mudahan semua pihak memahami bahwa inilah usaha kita untuk menciptakan Surabaya yang aman, nyaman, dan kondusif,” pungkasnya.

‎‎Isi Pernyataan Sikap Lintas Agama di Surabaya:

1. Menyatakan turut berbelasungkawa atas adanya korban jiwa di sejumlah daerah akibat konflik sosial, aksi unjuk rasa, dan kerusuhan. Doa dipanjatkan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keteguhan hati, dan kekuatan iman.

‎2. Aparat keamanan dan ketertiban hendaknya mengedepankan sikap persuasif serta menghindari tindakan represif dalam menangani massa aksi.

‎3. Masyarakat diimbau menjaga fasilitas umum sebagai aset rakyat, serta mengutamakan sikap arif demi kepentingan bersama.

‎4. Pejabat publik, baik anggota DPR, DPRD, maupun kepala daerah, hendaknya berkomunikasi dengan masyarakat dan tidak mempertontonkan gaya hidup bermewah-mewahan.

‎5. Pejabat publik dan pemimpin bangsa senantiasa memandang rakyat dengan kehormatan dan kemuliaan. Prinsip vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) harus dijunjung, sebagaimana konsep kepemimpinan Islam audah istirja’ (suara rakyat adalah kemaslahatan rakyat).

‎6. Seorang pemimpin adalah pemegang amanah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

‎7. Semua pejabat dan seluruh komponen masyarakat agar memperkuat silaturahim, demi mewujudkan persaudaraan, persatuan, dan kesantunan.

‎‎Pernyataan sikap tersebut akhirnya ditandatangani bersama oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, ‎Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Surabaya, Gereja Katolik Keuskupan Surabaya, Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Surabaya, Yayasan Tempat Ibadah Mbah Ratu Tri Dharma Surabaya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Surabaya dan Majelis Buddhayana Indonesia Surabaya sebagai bentuk komitmen nyata menjaga Surabaya tetap aman, damai, dan kondusif. (*)