TIMES JATIM, SURABAYA – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono bersama Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus membuka Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024 di Grand City Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Tari Sorote Lintang Banyuwangi dari Sanggar Tari Kali Mas Surabaya menyambut pembukaan pameran bertema "Pelayanan Publik Berdampak, Jawa Timur Maju Bersama" tersebut.

Pj Gubernur Adhy mengungkapkan, pameran ini merupakan upaya menunjukkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Terutama terkait pelayanan publik.

Pj Gubernur Adhy meninjau stand Dinas Pendidikan Provinsi Jatim saat Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024 di Grand City Surabaya, Rabu (13/11/2024). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Jatim karena menyandang predikat provinsi terinovatif, maka, kami terus berupaya untuk menjaga semua layanan publik tersistem, efektif, efisien dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang tinggi," kata Pj Gubernur Adhy.

Selain itu, kata Pj Gubernur Adhy, Pemprov Jatim juga terus menjaga keberlanjutan inovasi yang dapat direplikasi.

"Maka, kali ini kita memberikan penghargaan lebih dari bukan sekadar inovasinya saja. Tetapi, inovasi yang bisa berlanjut setiap tahun bisa digunakan dan direplikasi oleh Satker atau tempat lain," tambahnya.

Pameran kali ini memang sekaligus merupakan penggabungan dua acara rutin Pemprov Jatim. Yakni pameran pelayanan publik dan penganugerahan penghargaan terkait pelayanan prima dan akuntabilitas publik. 

"Jadi ini adalah ajang yang luar biasa, disatukan semua kategori tentang reformasi birokrasi dan ini menjadi efisien. Masyarakat harus tahu persis apa yang sudah kita lakukan semua dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan bagi kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024 di Grand City Surabaya, Rabu (13/11/2024). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Adapun penganugerahan yang disebut Pj Gubernur Adhy itu antara lain meliputi Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP), Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), Birokasi Fest 2024, Reformasi Birokrasi, SAKIP, Zona Integritas dan Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. 

Acara yang diselenggarakan juga bertujuan untuk menerapkan praktek pelayanan publik langsung kepada masyarakat, sebagai sarana penghargaan perangkat daerah unit kerja dan pemerintah daerah kabupaten kota, serta memberikan pelayanan gratis dalam bidang  kesehatan, administrasi dan kependudukan.

Bukan hanya itu saja. Masyarakat juga bisa melakukan layanan konsultasi perizinan, pembayaran kendaraan bermotor, perpanjangan surat izin mengemudi.

Sementara bagi pemerintah daerah atau instansi vertikal, mereka dapat menyebarluaskan inovasi pelayanan publik agar dapat direplikasi oleh daerah lain sehingga memperluas manfaat inovasi.

Selain itu, juga meningkatkan kompetensi inovator melalui simposium pelayanan publik serta meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten kota. 

Juga pemberian penghargaan Jatim Birokrasi Fest 2024. Antara lain tujuh perangkat daerah Pemprov Jatim berpredikat Prima pada inovasi pelayanan publik, 20 perangkat daerah pemerintah provinsi dengan predikat sangat baik pada inovasi pelayanan publik, 2 perangkat daerah pemerintah provinsi penyelenggara inovasi terbaik dari kelompok instansi keberlanjutan pada PKRI. 

Total ada 154 stand pameran dengan beberapa kategori. Yakni 40 stand pendidikan dan kesehatan, 25 stand pelayanan administratif, 37 stand inovasi dan teknologi serta 16 stand inklusif atau rentan.

Kemudian 27 stand perikanan dan pertanian serta 9 bazaar makanan dan UMKM. Peserta pameran terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah daerah se-Jatim. 

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengungkapkan apresiasi atas kinerja pelayanan publik di Jatim.

Menurut Akik, kegiatan ini merupakan wadah yang penting untuk berdiskusi dan mempromosikan inovasi pelayanan publik. Terlebih di era digital, pelayanan publik terus berkembang seiring pertumbuhan teknologi.

"Kami ingin menyampaikan dukungan serta apresiasi yang setinggi-tingginya, Pemprov Jatim selalu konsisten dalam berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Tidak hanya di atas kertas, tetapi betul-betul reformasi yang berdampak," pujinya.

Acara bertabur penghargaan itu menunjukkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah di Jatim melalui unit pelaksana teknis (UPT) yang berintegritas dan terus berinovasi.

"Artinya, tidak berpuas diri dengan apa yang dicapai. Membangun budaya kerja seperti ini sangat berat. Tidak bisa semata-mata instan. Saya melihat sendiri berapa lama Provinsi Jawa Timur membangun budaya kerja seperti ini sehingga bagaimana mengintegrasikan dari mulai layanan berintegritas, berkinerja, kemudian mendorong inovasi dan nantinya berdampak pada layanan inklusif," paparnya. 

Transformasi digital di Jatim juga dinilai telah membuka peluang baru untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan efisien. 

"Seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat, mereka tidak hanya ingin pelayanan publik berkualitas, tetapi juga partisipatif, di mana masyarakat dapat memberikan masukan, pemantauan maupun evaluasi," ujarnya.

Antara lain bisa diwujudkan melalui pelayanan konsultasi, survei atas pelayanan publik maupun layanan lapor pengaduan langsung seperti yang diinisiasi oleh Wapres Gibran Rakabuming di Istana Negara baru-baru ini.

"Diharapkan dapat memperkuat trust masyarakat kepada pemerintah," tandasnya.

Akik menambahkan, bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah juga harus memegang konsep no one left behind untuk melayani masyarakat secara inklusif tanpa terkecuali.

Kebijakan pelayanan publik bagi kelompok rentan salah satunya, yaitu diwujudkan dengan pelayanan publik digital bagi masyarakat daerah terpencil.  

Sedangkan inovasi dalam pelayanan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan berawal dari keluhan masyarakat, sehingga muncul inovasi baru. 

"Sejalan dengan hal tersebut, Kemenpan-RB mendorong dedikasi inovasi agar berdampak secara luas. Maka perlu proses pemantauan maupun evaluasi serta penghargaan sebagai upaya mendorong pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut," paparnya.(*)