TIMES JATIM, BANYUWANGI – Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Indonesia kembali ditegaskan melalui Jambore III Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur yang digelar di Pantai Grand Watudodol, Banyuwangi, 12–14 September 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Adhy Karyono, AKS., M.AP., yang turut hadir dalam pembukaan  acara, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana. 

Menurut Adhy, sistem penanggulangan bencana yang baik bisa berjalan jika melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, hingga media atau biasa disebut pentahelix.

"Salah satu yang harus dikembangkan adalah penanggulangan berbasis masyarakat. Dengan semakin sadar dan berdaya, masyarakat bisa menjadi garda terdepan saat bencana terjadi," jelas Adhy, Sabtu (13/9/2025).

Adhy menyebut, jambore yang mengangkat tema "Together We Are Strong, Humanity for All" ini, sangat dibutuhkan sebagai ruang berbagi pengalaman, bersinergi, dan berkolaborasi. Dengan begitu, setiap daerah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi persoalan kebencanaan. 

"Jambore ini menunjukkan bahwa forum kesiapsiagaan bencana tidak hanya di level provinsi, tapi juga sudah meluas antarprovinsi. Kehadiran 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa sinergi ini semakin berkembang," ucapnya.

Foto bersama peserta Jambore III FPRB Jawa Timur di Banyuwangi. (FOTO: Ikromil Aufa/TIMES Indonesia)

Lebih lanjut, Adhy juga menekankan pentingnya setiap kabupaten/kota memiliki pemetaan risiko bencana dan rencana kontingensi. Hal ini meliputi identifikasi dampak, jumlah penduduk yang berpotensi terdampak, sumber daya yang tersedia, hingga jalur evakuasi yang harus disiapkan. 

"Seperti di Jepang, kesiapsiagaan dilakukan secara berulang melalui simulasi. Jadi ketika bencana terjadi, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan," tegasnya.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Prasinta Dewi, menambahkan bahwa keberadaan FPRB patut diapresiasi karena telah menjadi wadah penting dalam memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. 

"Pada hari ini dengan pesertanya yang cukup besar dan kita harap kegiatan FPRB dapat mengurangi risiko bencana," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur, Sudarmanto, menjelaskan bahwa rangkaian jambore telah dimulai sejak Kamis (11/9/2025), dengan kegiatan sosialisasi satuan pendidikan aman bencana di enam sekolah serta simulasi gempa dan tsunami. 

Setelah pembukaan, peserta juga mengikuti diskusi kelompok di tenda-tenda yang telah disiapkan dengan topik beragam, mulai dari inklusivitas dalam pengurangan risiko bencana hingga kepastian hukum forum PRB.

"Jambore ini diikuti 803 peserta dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang datang dari Sulawesi Utara dan NTT. Konsep forum PRB adalah inklusif, sehingga semua elemen masyarakat dilibatkan, termasuk saudara kita dari kelompok difabel seperti Tuli, Netra, dan Daksa. Semua diberikan ruang yang sama untuk berpartisipasi," terangnya.

Sekadar diketahui, Jambore III FPRB Jawa Timur, bukan hanya diikuti oleh peserta dari daerah di Provinsi Jawa Timur saja. Melainkan, diikuti oleh 29 provinsi dan 105 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Beberapa di antaranya, yakni dari Lombok Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bantul, Pati, hingga Sumatera Selatan.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung cukup beragam, mulai dari gebyar seni, simulasi tsunami dan koordinasi respons lintas daerah, hingga mini class atau sesi paralel pembelajaran. 

Selain itu, peserta juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi untuk Bulan PRB Nasional, simulasi water rescue, serta aksi konservasi mangrove. (*)