TIMES JATIM, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal uji UU No 20/2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan vonus bahwa pendidikan 9 tahun atau jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus digratiskan.

Saat ditemui di Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari putusan MK yang nantinya mekanisme akan dimatangkan oleh Kementerian Pendidikan RI.

Setelah melemparkan Surat Edaran (SE) ke setiap pemerintah daerah (pemda), maka ia baru bisa memutuskan untuk bagaimana implementasi di Kota Malang.

“Kami di pemerintah kota siap siap saja melakukan, apabila sudah ada juklak dan juknisnya yang jelas. Jadi agar kami tidak salah melangkah,” ujar Wahyu, Jumat (30/5/2025).

Meski begitu, menurutnya putusan tersebut memang sangat baik untuk dunia pendidikan. Sebab, ia mengaku bahwa yang namanya pendidikan memang harus dinikmati semua kalangan.

“Kan namanya pendidikan memang harus dinikmati semua kalangan,” ungkapnya.

Jika nanti sudah siap, ia akan membahasnya bersama DPRD Kota Malang untuk menyepakati mekanisme dan penganggarannya seperti apa.

“Kita tindaklanjuti dan penganggaran kita lakukan. Kita koordinasi dengan DPRD agar kita sepakat pendidikan ini harus naik,” tegasnya.

Maka, Wahyu pun setuju dan sepakat bagaimana pun jika pendidikan berpihak ke masyarakat, maka bisa lebih cepat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Ya ini salah satu cara menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.(*)