TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Dalam lanskap politik lokal yang kerap berubah, konsistensi menjadi barang langka. Namun, sebuah unggahan flayer di grup Facebook HANDAL Center Kota Probolinggo dari akun Hijauku memunculkan kembali harapan komitmen politik tidak selalu berakhir saat kursi kekuasaan berganti tangan. Flayer tersebut menampilkan dua tokoh penting: Habib Hadi Zainal Abidin, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Probolinggo dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB.

Dengan latar sederhana dan pesan lugas namun menyentuh, “Bahkan dengan Kuliahmu Kami Masih Peduli”, flayer itu mempromosikan program pendidikan tinggi gratis bertajuk 1 Keluarga 1 Sarjana.

Program ini merupakan kelanjutan dari visi yang diusung pada Pilkada 2024, di mana pasangan HANDAL BERSINAR (Habib Hadi Zainal Abidin sebagai calon wali kota dan Zainal Arifin sebagai calon wakil wali kota) mengusung janji pendidikan tinggi gratis untuk setiap keluarga di Kota Probolinggo.

Meski pasangan tersebut tidak memenangkan kontestasi politik, DPC PKB Kota Probolinggo tetap memilih menjalankan program ini sebagai wujud nyata dari janji politik mereka.

Ketua DPC PKB Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengungkapkan program kuliah gratis ini tetap dilaksanakan khusus untuk warga Kota Probolinggo, dengan lokasi perkuliahan di salah satu kampus di Gresik.

“Kami ingin membuktikan kalau program ini bukan sekadar janji kampanye,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo itu saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (31/5/2025).

Program ini dijalankan melalui kerja sama antara DPC PKB Kota Probolinggo dan Universitas Sunan Gresik yang menyediakan 5 fakultas dan 23 jurusan, sehingga calon mahasiswa baru bisa memilih program studi sesuai minat dan potensi masing-masing. 

Dengan pilihan yang beragam, diharapkan peserta program bisa menempuh pendidikan yang relevan dengan cita-cita dan kebutuhan masa depan.

Menurut Mujib, langkah ini bukan hanya simbol politik, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal. Di tengah persaingan global dan transisi menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan dinilai menjadi kunci utama.

“Jika tanpa APBD saja bisa, apalagi kalau program ini masuk dalam kebijakan resmi daerah. Akan jauh lebih besar dampaknya,” kata Mujib.

Mujib juga menegaskan program ini bukan sekadar langkah politis, melainkan bentuk kecintaan terhadap warga Kota Probolinggo.

“Kami ingin rakyat merasakan bahwa politik itu bisa memberi solusi nyata. Ini bentuk bakti, bukan janji,” kata Mujib.

Ia berharap seluruh elemen, termasuk para pemangku kepentingan di Kota Probolinggo, dapat mendukung langkah ini. Terutama dalam mencetak generasi yang unggul dan siap bersaing menyongsong masa depan.

“Kita tidak bisa bicara masa depan kalau hari ini kita abai pada pendidikan. Anak-anak muda harus diberi kesempatan,” pungkas anggota DPRD Kota Probolinggo dua periode itu. (*)