TIMES JATIM, GRESIK – Dengan mengenakan kebaya, aktivitas perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyuarakan pentingnya transportasi ramah gender. 

Sambil mengenakan kebaya, mereka menyerahkan kajian dan hasil temuan terkait layanan transportasi publik Trans Jatim kepada Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir dan perwakilan Dishub Jatim bertepatan peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2025.

Ketua KPI Gresik Duta Bintan Fitriyah mengatakan hasil temuan menunjukkan kapasitas penumpang yang padat telah melebihi kapasitas karena tidak ada space sehingga tidak ada ruang batas antara perempuan dan laki-laki. 

Selain itu, pembagaian penumpang perempuan di depan dan laki-laki dibelakang tidak diterapkan secara konsisten. Fenomena ini mencerminkan kegagalan manajemen kapasitas secara faktual menciptakan peluang kontak tubuh non-konsensual.

"Kemudian kursi prioritas digunakan penumpang umum mengakibatkan penumpang yang membutuhkan seperti lansia dan ibu dengan balita harus berdiri. Temuan ini menunjukan aspek sarana prasarana berupa fasilitas kursi prioritas belum mengakomodasi kebutuhan aksebilitas pengguna," ujarnya.

Temuan-temuan tersebut lanjut Duta, diperkuat melalui riset mini yang dilakukan Tanita Tanzilur Rizqi (2025) berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Penumpang Trans Jatim Koridor 4 Rute Gresik–Lamongan di Kabupaten Gresik”.

Dalam riset itu, peneliti menilau bahwa aspek empati dimaknai sebagai perhatian penyedia layanan kepada penumpang yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta ibu dengan balita.

“Hasil penelitian menunjukkan, beberapa kru bus sudah mengingatkan, namun masih ada penumpang yang mengabaikan imbauan tersebut dan belum disertai tindakan tegas, misalnya menurunkan penumpang yang melanggar di halte berikutnya,” ujar Duta.

Minta Transportasi Massal Ramah Gender

Duta membeberkan, permasalahan sistem transportasi publik membutuhkan keterlibatan multistakeholde, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) seperti Trans Jatim. SPM mencakup berbagai aspek teknis dan pelayanan, termasuk ketersediaan, kecepatan, dan kenyamanan. 

Aspek SPM yang paling krusial dan memiliki implikasi langsung terhadap PUG adalah standar kenyamanan ruang gerak penumpang, khususnya batas kepadatan.

"Kampanye Gerakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini, serta untuk mendorong perubahan sosial yang berfokus pada perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di ranah publik," ujarnya. (*)