TIMES JATIM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat (SR) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ning Lia, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu inisiatif untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ditemui di sela-sela rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komite III DPD RI, senator yang dikenal dengan tagline peran CANTIK, Cerdas, Inovatif, Kreatif itu, memberikan apresiasi.

“Program Sekolah Rakyat sebagai inovasi di era Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena ini digagas sebagai bentuk kesetaraan pendidikan bagi siswa yang berada pada situasi sosial ekonomi kemiskinan ekstrem. Sedangkan, penurunan kemiskinan memang salah satu poin trisula pembangunan, selain pertumbuhan tinggi berkelanjutan dan penguatan SDM berkualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut program yang berjalan dengan Ketua Tim Formatur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2009-2014 Prof. Mohammad Nuh tersebut sebagai penguat modal sosial.

“Dengan konsep yang Sekolah Rakyat yang berbentuk boarding school, maka diharapkan menguatkan ikatan modal sosial atau social bounding para siswa yang memiliki situasi sosial ekonomi sama. Mereka akan saling menguatkan solidaritas sesama dan saling menguatkan di tengah keterbatasan ekonomi. Hal ini investasi persahabatan yang erat bagi siswa.” 

“Kalau dalam Islam, ikatan sosial yang kuat disebut dengan istilah ashabiyyah. Nah, ini akan sangat mungkin terwujud kuat di antara siswa. Dan ikatan sosial itulah yang menyelamatkan anak-anak dari segala potensi perundungan, baik sebagai obyek maupun subyek,” imbuhnya.

Namun, meskipun mendukung penuh konsep Sekolah Rakyat, Ning Lia juga memberikan catatan penting terkait dengan sistem pendidikan ini, terutama dalam hal pengelolaan ijazah kelulusan. Salah satu kekhawatirannya adalah potensi diskriminasi yang dapat terjadi, baik di dalam maupun di luar sekolah. 

"Memang sangat positif, sistem Sekolah Rakyat yang disebut bukan sebagai lembaga pendidikan vokasional, melainkan memiliki tujuan utama menjaga keberlangsungan pendidikan hingga perguruan tinggi, namun tetap ada catatan. Dalam hal ini, semoga sistem kelulusan atau pengakuan ijazah dari Sekolah Rakyat tersebut tidak menimbulkan diskriminasi, terutama dalam hal penerimaan di perguruan tinggi atau dunia kerja," jelasnya

“Penekanan atau point of view adalah jangan sampai siswa dianggap tidak memiliki skill yang sama dengan sekolah lain pada umumnya. Jangan sampai ini dianggap siswa yang bersekolah karena tidak kemampuan ekonomi, melainkan mereka siswa pilihan yang bersekolah karena hak dan potensi penting untuk bangsa ini,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf  menambahkan Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo menargetkan perluasan cakupan pendidikan ini hingga ke jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

“Program ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” jelasnya.

Untuk mematangkan konsep dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, telah membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan sejumlah kementerian terkait lainnya. Semua pihak ini akan terlibat dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tiga lokasi untuk prototipe Sekolah Rakyat, salah satunya di Surabaya, di kawasan yang biasa digunakan untuk pelatihan oleh BPSDM. Dalam persiapannya, Pemprov Jawa Timur juga akan mengidentifikasi berbagai potensi lahan yang dapat digunakan untuk Sekolah Rakyat. 

"Ada daerah yang sudah memiliki gedung, sementara yang lain hanya memiliki lahan. Kami sedang menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kurikulum, karena ini akan menjadi boarding school yang membutuhkan pengasuhan dan pembagian fasilitas yang jelas antara siswa laki-laki dan perempuan," jelas Khofifah. (*)