TIMES JATIM, BANYUWANGI – Pemerintah pusat menunjuk Banyuwangi sebagai lokasi percontohan sistem digitalisasi penargetan Bantuan Sosial (Bansos). Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai melakukan uji coba sistem digital penargetan bansos di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng, pada Rabu (10/9/2025).

Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, mengatakan bahwa uji coba ini dirancang untuk menghadirkan mekanisme baru dalam pendaftaran Bansos.

“Dengan sistem digital ini, masyarakat bisa langsung mendaftar. Verifikasi dilakukan melalui biometrik wajah agar meminimalkan kesalahan, baik penerima berhak tapi tidak terdata maupun penerima tidak berhak namun terdata,” kata Andika, saat ditemui di Kelurahan Lateng, Rabu (10/9/2025).

Menurut Andika, program ini juga mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki ponsel. Mereka dapat dibantu oleh petugas untuk melakukan pendaftaran, dengan syarat verifikasi wajah dilakukan langsung oleh warga yang bersangkutan.

Selain menguji akses pendaftaran, uji coba ini juga sebagai ajang untuk mengembangkan formula baru dalam menentukan kelayakan penerima Bansos.

“Formulasinya masih kita uji. Inilah yang ingin kita cari, model yang paling adil dan tepat sasaran,” ujar Andika.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, mengatakan bahwa Banyuwangi saat ini menjadi daerah percontohan untuk penerapan pilot project digitalisasi Bansos.

Program lintas kementerian dan lembaga ini menjadi bagian dari upaya transformasi digital sekaligus integrasi layanan digital nasional.

“Melalui transformasi Bansos yang tepat sasaran, inklusif, dan transparan, dapat mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di berbagai daerah,” kata Henik.

Uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, ini dilakukan usai petugas melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara paralel, tim juga memberikan informasi dan pemahaman terhadap proyek percontohan ini kepada perangkat daerah di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng, sebelum ke seluruh perangkat Desa/Kelurahan se-Banyuwangi.

Melalui tahapan uji coba ini, pemerintah ingin memastikan mekanisme digitalisasi Bansos berjalan efektif dan bisa direplikasi di daerah lain.

Dengan langkah ini, Banyuwangi diharapkan dapat menjadi rujukan nasional dalam penerapan sistem penyaluran Bansos berbasis digital yang transparan, inklusif, dan tepat sasaran. (*)