TIMES JATIM, PONOROGO – Ratusan armada dump truck memadati  alun-alun dan sepanjang jalan depan kantor DPRD Ponorogo, Kamis (15/1/2026).

Bukan untuk proyek pembangunan, kehadiran mereka adalah bentuk protes atas penutupan aktivitas tambang yang berimbas pada lumpuhnya mata pencaharian para sopir selama beberapa waktu terakhir.

​Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan mencolok, ratusan bak truk dipasangi poster dan spanduk berisi tuntutan emosional.

Tulisan seperti 'Tambang Dibuka Kembali Agar Anak Istri Bisa Makan' dan 'Jangan Matikan Piring Nasi Kami' menjadi potret keputusasaan para pekerja sektor logistik tambang ini.

​Aksi demonstrasi berlangsung tertib namun penuh energi. Perwakilan sopir dalam orasinya menegaskan bahwa penutupan tambang telah menciptakan efek domino yang menyengsarakan keluarga mereka.

​Andi, salah satu perwakilan sopir dump truck, mengungkapkan bahwa jeda operasional tambang yang terlalu lama telah membuat para sopir terjerat utang dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

​"Kami ke sini bukan untuk gaya-gayaan. Kami ingin kejelasan. Sudah berhari-hari armada kami parkir, padahal cicilan jalan terus dan dapur harus tetap ngepul. Kami hanya minta tambang segera dibuka kembali agar kami bisa bekerja secara sah," tegas Andi di sela-sela aksi.

​Merespons gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, bergerak cepat dengan mengundang perwakilan sopir untuk berdialog di dalam gedung dewan. Mediasi yang berlangsung cukup alot tersebut akhirnya membuahkan titik terang.

​Dwi Agus Prayitno menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan para sopir, namun ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

​"Hasil pertemuan hari ini disepakati bahwa tambang yang sudah memiliki izin resmi atau legal diperbolehkan untuk kembali beroperasi. Namun, ada syarat ketat yang harus dipenuhi, termasuk kepatuhan terhadap rute jalan dan tonase agar tidak merusak infrastruktur publik," ujar Dwi Agus Prayitno usai menemui massa.

Dwi Agus Prayitno ​ juga menambahkan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk memastikan proses pembukaan kembali ini berjalan kondusif dan sesuai prosedur perizinan yang berlaku.

​Setelah mendengar hasil mediasi yang disampaikan oleh perwakilan mereka, ratusan sopir akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Meskipun operasional tambang yang dibuka hanya yang berstatus legal, para sopir menganggap ini sebagai langkah awal yang baik daripada kebuntuan total.

​Pihak kepolisian yang berjaga di lokasi memastikan arus lalu lintas kembali normal setelah ratusan truk tersebut meninggalkan kawasan gedung DPRD menuju rumah masing-masing, membawa angin segar bagi keberlangsungan ekonomi keluarga mereka. (*)