TIMES JATIM, SURABAYA – Beberapa capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke- 80 Provinsi Jawa Timur, terkait angka penurunan kemiskinan dan Indeks Pembangunsn Manusia (IPM), patut diapresiasi. 

Namun, Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya dilihat dari angka statistik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerataan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.

Dalam sambutannya di hadapan anggota DPRD dan tamu undangan, di rapat Paripurna Istimewa peringatan HUT ke- 80 Pemprov Jatim, Minggu (12/20/25) kemarin, Gubernur Khofifah menyampaikan sejumlah capaian penting Pemprov Jawa Timur.

Angka kemiskinan turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025 dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024.

Sementara Gini rasio, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan, juga menurun dari 0,372 menjadi 0,368, menandakan perbaikan distribusi ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat menjadi 74,29 pada tahun 2025, naik dari 73,95 pada tahun sebelumnya.

Angka ini menempatkan Jawa Timur di posisi tengah atas secara nasional, menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Menurut Erma, meski capaian tersebut positif, dirinya menilai bahwa penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih perlu diakselerasi dan dipastikan merata.

“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma menyikapi pernyataan Gubernur Khofifah dalam sambutan di HUT ke- 80 Pemprov Jatim, Senin (13/10/25). 

Legislator asal Dapil Tulungagung-Blitar ini menambahkan, pembangunan yang adil tidak cukup hanya dengan mengandalkan penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, kualitas hidup masyarakat harus menjadi indikator utama, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah, supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.

Anggota DPRD Jatim dua periode itu juga menyoroti pentingnya memperkuat program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan karena langsung menyentuh basis ekonomi masyarakat bawah.

“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.

Lebih jauh, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif.

Ia menilai, Jawa Timur sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu langkah-langkah afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam arus kemajuan.

“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus terwujud nyata,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan Jatim.

Di sisi lain, Erma juga menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur akan terus mendorong Pemprov agar memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” ucapnya.(*)