TIMES JATIM, SURABAYA – Kegaduhan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo mendapat perhatian serius dari Partai Golkar.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Subandi–Mimik pada Pilkada lalu, Partai Golkar meminta keduanya untuk menurunkan ego dan tidak larut dalam perdebatan soal siapa yang benar maupun salah.

“Kami sebagai partai pengusung mohon agar bersama-sama menurunkan tensi ego masing-masing. Saya tidak ingin menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Marilah berpolitik secara dewasa,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, saat ditemui di Sidoarjo, Jumat malam (26/9/2025).

Menurut Adam, saat ini masyarakat justru menantikan kerja nyata dari Bupati dan Wakil Bupati untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan saat kampanye. Ia menegaskan bahwa konflik hanya akan menghambat pembangunan dan kemajuan daerah.

“Masyarakat membutuhkan kinerja nyata dari beliau berdua untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Selain itu, ada juga program dari pemerintah pusat yang perlu dikawal oleh pimpinan daerah,” jelasnya.

Adam Rusydi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antara Subandi dan Mimik. Namun, menurutnya, semua akan kembali pada komitmen kedua pemimpin daerah tersebut.

“Seberapa keras pun usaha kami, jika keduanya tidak mau saling introspeksi diri, menyadari kesalahan, dan berkomitmen demi kemajuan Sidoarjo, maka persoalan ini tidak akan selesai. Harapan besar kami masalah ini bisa segera tuntas,” pungkas Adam.

Untuk diketahui, konflik antara Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana bermula pasca dilakukan mutasi dan pelantikan 61 pejabat tinggi dan administrator di lingkungan Pemkab Sidoarjo pada 17 September lalu.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menuding mutasi tersebut cacar prosedur, karena dia merasa tidak dilibatkan dalam proses mutasi promosi tersebut. Dugaan cacat prosedur ini telah dilaporkan kepada Mendagri.

Di sisi lain, pasca pelantikan puluhan pejabat Pemkab Sidoarjo pada 17 September lalu, Plt. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Basuki Ari Wicaksono memastikan mutasi dan promosi yang dilakukan Bupati Subandi sudah sesuai dengan prosedur.

Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN Basuki Ari Wicaksono menyatakan semua persyaratan mutasi dan promosi sudah sesuai aturan mulai dari manajemen tata negara, proses dan tahapan mutasi sudah dilengkapi.

"Setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik,” jelas Basuki Ari kepada media (*)