TIMES JATIM, SIDOARJO – Partai NasDem Sidoarjo menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat atau menghentikan pembangunan infrastruktur publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kritik itu disampaikan Ketua NasDem Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama yang juga Ketua Fraksi NasDem-Demokrat menyikapi Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026. 

Kepada TIMES Indonesia, Zakaria Dimas Pratama menegaskan jika pada pandangan Umum Fraksinya di DPRD Sidparjo mengungkapkan bahwa penurunan anggaran belanja daerah hingga 15,21 persen dari tahun sebelumnya harus diwaspadai agar tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.

“Efisiensi fiskal jangan sampai mengorbankan pembangunan sekolah, puskesmas, dan fasilitas kesehatan publik lainnya. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan adalah fondasi kualitas manusia Sidoarjo,” kata Dimas sapaan akrabnya, Senin (3/11/2025).

Dalam Raperda APBD 2026, belanja modal direncanakan hanya sebesar Rp582,7 miliar, turun 33,65 persen dibanding APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp878,2 miliar. Fraksi Demokrat–NasDem menilai kebijakan ini berisiko melemahkan daya saing daerah dan menghambat keberlanjutan proyek-proyek strategis.

Fraksi menilai, penurunan belanja gedung dan bangunan sebesar 55,45 persen, serta turunnya alokasi untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 31,25 persen, dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi ekonomi.

“Pembangunan sekolah dan puskesmas bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi sosial jangka panjang. Jangan sampai efisiensi di atas kertas justru mematikan produktivitas dan harapan warga,” tegas Dimas.

Dimas menekankan, prioritas anggaran harus tetap mengarah pada pemerataan sarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.

Selain pembangunan fisik, kami juga menuntut peningkatan program promotif dan preventif di bidang kesehatan, termasuk penanganan stunting dan gizi buruk, agar tidak hanya berorientasi pada infrastruktur semata.

“Tidak boleh ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan tidak boleh ada keluarga miskin yang kehilangan akses kesehatan hanya karena efisiensi anggaran,” tegas Dimas.

Dimas juga menyoroti pentingnya keberlanjutan proyek-proyek publik dan infrastruktur strategis. Pemerintah daerah diminta agar setiap rasionalisasi belanja memiliki dasar analisis manfaat, bukan sekadar pengurangan nominal.

Selain itu, Fraksi Demokrat–NasDem meminta agar penggunaan sistem digital dalam perencanaan dan pelaporan APBD diperkuat, serta pengawasan publik dibuka lebih luas agar masyarakat dapat menilai arah kebijakan fiskal daerah.

“APBD bukan sekadar tabel angka, tetapi cermin komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Efisiensi sejati adalah yang melahirkan hasil nyata, bukan yang memangkas harapan warga,” kata Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.

Bagi NasDem, arah pembangunan Sidoarjo 2026 harus tetap berpijak pada visi “Sidoarjo yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

"Dengan kata lain, efisiensi fiskal perlu dimaknai sebagai penggunaan anggaran yang cerdas dan berorientasi hasil, bukan sekadar pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Pendidikan dan kesehatan adalah hak warga, bukan variabel penghematan,” pungkas Dimas. (*)