TIMES JATIM, MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan politik yang berpihak, membumi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Selama satu tahun pengabdian, kerja fraksi diarahkan untuk memastikan kebijakan daerah tidak sekadar tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa seluruh kerja politik fraksi berangkat dari kesadaran ideologis tentang peran wakil rakyat.

“Bagi kami, politik bukan panggung kekuasaan, melainkan jalan pengabdian. Fraksi PDI Perjuangan hadir untuk memastikan negara tidak berjarak dengan rakyat, terutama mereka yang selama ini paling membutuhkan kehadiran negara,” tegas Abdul Qodir.

Menegakkan Tata Kelola Pemerintahan yang Humanis dan Berkeadilan

Melalui Komisi I, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berkeadilan. Fraksi secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pengisian dan pembenahan jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang agar pelayanan publik berjalan optimal.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menginisiasi penyelesaian konflik lahan antara warga dan Pemerintah Kabupaten Malang yang telah berlarut lebih dari dua dekade. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat yang selama bertahun-tahun terabaikan.

Dalam penegakan peraturan daerah, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pendekatan yang humanis, dengan mengedepankan pembinaan dan keadilan sosial, bukan semata tindakan represif.

Menguatkan Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Daerah

Di bidang perekonomian, Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi II menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi mendorong agar BUMD dikelola secara mandiri, profesional, dan transparan, mengingat sejumlah BUMD dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi daerah.

Fraksi juga aktif mengawal pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan keterampilan pemasaran digital. Mengingat karakter Kabupaten Malang yang majemuk dalam sektor industri dan usaha rakyat, penguatan UMKM dipandang sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Politik Kerja Nyata untuk Infrastruktur, Lingkungan, dan Keadilan Sosial

Bagi PDI Perjuangan, politik adalah keberanian untuk berdiri di sisi rakyat yang bekerja, bertani, dan bertahan hidup. Di Komisi III, Fraksi PDI Perjuangan menurunkan politik ideologis ke dalam kerja nyata.

Fraksi memperjuangkan pembangunan 1.500 meter jalan usaha tani, agar distribusi hasil pertanian tidak terhambat dan kesejahteraan petani meningkat. Selain itu, 25.000 meter pavingisasi jalan lingkungan diperjuangkan sebagai urat nadi kehidupan desa, yang menghubungkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat.

Dalam isu lingkungan dan martabat kerja rakyat, Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan 20 unit kendaraan roda tiga bagi kelompok pemilah sampah di 10 desa, sebagai bentuk penguatan ekonomi sirkular dan kepedulian terhadap pekerja lingkungan.

Fraksi juga mendorong revisi RTRW Kabupaten Malang agar pembangunan tetap menjaga fungsi tanah sebagai lumbung pangan nasional, bukan sekadar ruang komoditas. Ketika bencana puting beliung melanda Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Fraksi PDI Perjuangan mendesak penetapan status tanggap darurat sebagai wujud kehadiran negara di saat krisis.

Menjaga Hak Dasar: Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan

Melalui Komisi IV, Fraksi PDI Perjuangan memprioritaskan anggaran layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, fraksi mendorong pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan teknologi pembelajaran, serta percepatan digitalisasi pendidikan.

Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak OPD terkait untuk memfokuskan program pada pelayanan promotif dan preventif, termasuk percepatan penurunan angka stunting. Melalui pokok-pokok pikiran dewan, fraksi juga memperjuangkan hibah alat pertanian, bantuan perikanan dan peternakan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat.

Mengawal APBD agar Berpihak pada Rakyat

Dalam fungsi anggaran, Fraksi PDI Perjuangan mengawal ketat APBD agar benar-benar berpihak pada pelayanan dasar masyarakat. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama, termasuk pembangunan jalan kabupaten dan desa, irigasi, perumahan, sanitasi, serta penanganan rumah tidak layak huni.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, setiap rupiah uang rakyat harus kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam bidang kepemimpinan, Ketua DPRD Kabupaten Malang meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, penghargaan pengelolaan JDIH DPRD terbaik di Jawa Timur, serta dipercaya menjadi Ketua Panitia Khusus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2030.

Di bidang legislasi, Fraksi PDI Perjuangan menginisiasi berbagai perda strategis, antara lain Perda Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Pancasila, Perda Perlindungan Pasar Tradisional, Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda Perlindungan Tenaga Pendidik, hingga Perda Ducting untuk penataan jaringan perkabelan.

Menutup Jarak dengan Rakyat

Selain kerja legislasi dan pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan aktif melaksanakan reses, silaturahmi, dan advokasi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, generasi muda, komunitas seni, dan Gen Z. Aspirasi yang dihimpun menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan sikap politik fraksi.

Menutup laporan kinerja ini, Ketua Fraksi Abdul Qodir kembali menegaskan arah perjuangan.

“Kami bekerja bukan untuk dikenang, tetapi untuk dirasakan. Kekuasaan hanyalah alat, dan rakyat adalah tujuan. Fraksi PDI Perjuangan akan terus setia berdiri bersama rakyat, berjuang bersama rakyat, dan bekerja untuk rakyat.”(D)