TIMES JATIM, SIDOARJO – Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menyoroti problem dalam menunjang ketahanan pangan. Yaitu luas lahan dan produksi padi terus menurun, sektor perikanan tambak minim dukungan anggaran dari Pemkab Sidoarjo.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzayin Syafrial mengatakan dalam satu decade terakhir lahan sawah terus mengalami penurunan dari 37.277 hektar pada 2018 lalu, menjadi 30.915 hektar 2023 dengan produksi beras otomatis ikut merosot, dari 142.577 ton menjadi 112.426 ton.

“Jika tidak ada intervensi dukungan yang tepat maka, pada 2026 mendorong munculnya defisit beras tahunan yang pada 2026 diproyeksikan mencapai 88.870 ton,” katanya kepada TIMES Indonesia, Selasa, (18/11/2025).

Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan tentu tidak sesuai agenda jangka panjang daerah dalam RPJPD Sidoarjo 2025–2045.

Muzayin yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo menyebutkan situasi ini merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menilai Rancangan APBD 2026 justru menjauh dari mandat nasional maupun arah pembangunan jangka panjang daerah.

“Sidoarjo menghadapi defisit pangan setiap tahun hingga 2045, tapi arah RAPBD justru menjauh dari mandat nasional. Ini sangat kontradiktif dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Hasil Tambak Melimpah Tapi Minim Perhatian

Mantan aktivis PMII itu mengingatkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai keunggulan dalam sektor perikanan, sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Sidoarjo Dalam Angka 2025 dicatat luas tambak mencapai 14.794 hektar, menjadikannya salah satu daerah tambak terbesar di Jawa Timur.

Dengan produksi komoditas unggulan pada 2024 sangat besar: 35,3 juta kg bandeng, 4,03 juta kg udang windu, 5,96 juta kg udang vaname, dan 15,7 juta kg ikan nila. Produksi ikan lele dari kolam bahkan lebih dari 2 juta kg per bulan, sementara perairan umum menghasilkan lebih dari 563 ribu kg per tahun.

“Namun dalam R-APBD 2026 tidak terdapat anggaran untuk cold storage, sentra tambak, peningkatan alat tangkap, maupun unit pengolahan hasil ikan.Ini berdampak pada produksi besar tanpa dukungan rantai dingin sama saja membiarkan petambak merugi,” ujarnya.

Petani Butuh Infrastruktur Pendukung

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Ahmad Muzayin Syafrial mempertanyakan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam melindungi para petani. Ketiadaan anggaran alsintan seperti traktor, pompa irigasi, cultivator, transplanter, hingga combine harvester membuat membuat petani semakin tercekik.

Muzayin menegaskan bahwa tanpa mekanisasi dan infrastruktur pendukung, peningkatan produktivitas mustahil dicapai

“Ketahanan pangan itu wajib. Maka penyediaan alat, air, dan seluruh infrastruktur penunjangnya juga wajib,” ujarnya dengan tegas.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah melakukan re-alokasi besar-besaran dari belanja operasional, seperti rapat, honor, perjalanan dinas, dan konsumsi ke belanja strategis yang berdampak langsung pada sektor pangan.

Muzayin menilai bahwa prioritas anggaran harus diarahkan pada pengadaan alsintan, pembangunan sistem cold chain terpadu, penguatan jaringan irigasi dan embung, Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu sektoral, tetapi fondasi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Sidoarjo.

“Tanpa intervensi yang serius dan terukur, Sidoarjo akan terus berada dalam bayang-bayang defisit pangan. Jika ketahanan pangan itu wajib, maka seluruh sarana pendukungnya juga wajib untuk diwujudkan. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” pungkasnya (*)