TIMES JATIM, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mencapai kesepakatan krusial untuk masa depan daerah. Dalam rapat paripurna yang berlangsung Jumat (15/8/2025) malam. 

Kedua belah pihak secara resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini menandai langkah strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah pada tujuan utama pengentasan kemiskinan.

Sebagai inti dari kebijakan tersebut, disepakati tema pembangunan tahun 2026, yakni ‘Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif untuk Menurunkan Kemiskinan’. Tema ini dipilih setelah serangkaian pembahasan mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Rapat paripurna bersejarah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, dan didampingi oleh Michael Edy Hariyanto. Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, MSi, serta segenap kepala SKPD, camat, dan lurah turut hadir.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H., M.H., membacakan laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS 2026. Dia menyatakan kesepakatan penuh dengan tema dan sembilan program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan.

"DPRD Banyuwangi memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program prioritas pembangunan ini. Semoga kesepakatan ini menjadi bagian ikhtiar dalam rangka mewujudkan Banyuwangi lebih maju dan sejahtera, Aamiin,” kata Michael, yang juga menjabat sebagai pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi. 

Sembilan program prioritas tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ekonomi hingga kesejahteraan sosial di antaranya:

1. Peningkatan Produksi Pangan
2. Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM
3. Perluasan Pasar Sektor Pertanian dan Pariwisata
4. Peningkatan Serapan Tenaga Kerja
5. Peningkatan Akses Infrastruktur
6. Perlindungan Sosial Adaptif dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan.
7. Penguatan Pendidikan yang berdaya saing.
8. Peningkatan Akses Kesehatan dan pola hidup sehat.
9. Reformasi Birokrasi

Menanggapi kesepakatan tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa terima kasihnya, khususnya kepada Banggar dan komisi-komisi di DPRD. Ia mengakui intensitas dan dinamika pembahasan yang terjadi.

"Pembahasan KUA dan PPAS APBD ini berlangsung cepat dan sangat dinamis. Akhirnya telah terjadi kesepahaman dan kesamaan persepsi terhadap prioritas dan substansi KUA dan PPAS tahun 2026,” katanya. 

Bupati Ipuk berharap kerjasama yang terjalin baik dan harmonis ini akan terus ditingkatkan hingga pembahasan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang akan membawa Banyuwangi menuju kesejahteraan. (*)