TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang bakal menentukan target jumlah rumah subsidi yang akan dibangun di wilayahnya. Pembahasan itu dijadwalkan berlangsung Rabu (23/10/2025) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengembang (developer), perbankan, hingga toko material.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pertemuan tersebut akan digelar di Balaikota Malang pada pukul 15.00 WIB. Menariknya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga dijadwalkan hadir secara langsung dalam rapat tersebut.

“Besok Rabu jam 15.00 semua pengembang, bank, dan toko material kita kumpulkan. Insyaallah Pak Menteri juga bakal hadir,” ujar Wahyu, Senin (20/10/2025).

Menurut Wahyu, forum itu digelar karena pelaksanaan program rumah subsidi di Kota Malang memiliki tantangan tersendiri, berbeda dengan daerah lain. Salah satu kendala terbesar ialah tingginya harga tanah dan keterbatasan lahan yang sesuai dengan skema harga subsidi dari pemerintah.

“Ada keluhan dari pengembang, mencari lahan dengan nilai yang sesuai harga subsidi memang tidak mudah di Kota Malang,” ungkapnya.

Wahyu menambahkan, harga tanah yang tinggi membuat harga jual rumah sulit menyesuaikan dengan batas pendapatan penerima subsidi. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan langsung strategi dan usulan para pengembang agar program ini tetap bisa berjalan.

“Kalau harga tanahnya terlalu tinggi, otomatis harga jual rumah ikut naik dan tidak bisa masuk program subsidi. Tapi rata-rata pengembang sudah punya strategi agar tetap sesuai standar,” katanya.

Terkait target jumlah rumah subsidi yang akan dibangun, Wahyu mengaku belum bisa memastikan. Angkanya baru akan ditetapkan setelah pertemuan dengan para pemangku kepentingan digelar.

“Belum tahu, kemarin ada pengembang yang menyampaikan angka 200 ribu rumah, tapi itu sulit. Nanti kita hitung bersama pengembang,” ucapnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan realistis terkait pembangunan rumah subsidi di Kota Malang, sekaligus membuka peluang kolaborasi lebih luas antara pemerintah, pengembang, dan sektor perbankan.(*)