TIMES JATIM, PACITAN – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap langkah strategis Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penunjukan komisaris independen profesional di Bank Jatim.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua PKC PMII Jatim, Baijuri, dalam wawancara eksklusif pada Jumat (23/5/2025), menyusul keputusan Gubernur Khofifah yang menunjuk tiga tokoh penting sebagai komisaris independen Bank Jatim, yakni Adi Sulistyowati, Nurul Ghufron, dan Asri Agung Putra.

“Langkah ini sangat tepat. Penempatan profesional di jajaran Bank Jatim akan memperkuat integritas dan akuntabilitas BUMD. Dengan latar belakang hukum, perbankan, dan penegakan etik, mereka mampu membawa transformasi sistemik,” tegas Baijuri di Surabaya.

Menurutnya, pengangkatan figur-figur dengan rekam jejak cemerlang ini merupakan solusi konkret untuk mengatasi berbagai persoalan klasik di tubuh BUMD, seperti inefisiensi hingga risiko penyalahgunaan kewenangan.

Profil Profesional Komisaris Baru

Adi Sulistyowati, atau yang akrab disapa Susi, merupakan figur senior di dunia perbankan nasional. Kariernya dimulai di BNI pada tahun 1988. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Jakarta Senayan pada 2010 dan kemudian dipercaya menjadi Direktur BNI pada 2015.

“Pengalaman Ibu Susi dalam membangun jaringan bisnis dan penguatan SDM perbankan akan mengakselerasi kinerja Bank Jatim,” tambah Baijuri, optimistis.

Sementara itu, Nurul Ghufron, yang dikenal sebagai akademisi Universitas Jember sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan dan mendorong transparansi dalam pengelolaan bank plat merah tersebut.

“Track record Pak Ghufron di KPK dan dunia akademik menjadi modal besar untuk memastikan transparansi dan pencegahan malpraktik,” jelas Baijuri.

Adapun Asri Agung Putra, yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Kejaksaan Agung RI, diharapkan mampu memberikan pertimbangan hukum yang tajam dan menyeluruh dalam setiap keputusan strategis Bank Jatim.

Dorong PAD dan Ekonomi Inklusif

Menurut Baijuri, penunjukan komisaris independen yang profesional ini merupakan langkah nyata untuk menggenjot kinerja BUMD, khususnya dalam mendorong kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut juga dinilai selaras dengan arah kebijakan Pemprov Jatim dalam menjadikan Bank Jatim sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. Salah satunya melalui pembiayaan kepada pelaku UMKM dan proyek infrastruktur.

“Dengan tata kelola yang baik, Bank Jatim bisa menjadi contoh BUMD berkelas nasional. Ini akan menarik investor dan meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Dukungan PMII Jatim untuk Perbaikan BUMD Lain

PKC PMII Jatim berkomitmen untuk terus mengawal transformasi di sektor BUMD. Organisasi mahasiswa ini bahkan berharap model perbaikan di Bank Jatim bisa direplikasi di BUMD lain.

“Kami akan terus memantau kinerja Bank Jatim pasca-restrukturisasi ini. Harapannya, model ini bisa direplikasi untuk BUMD lain seperti Jasa Tirta dan PDAM,” pungkas Baijuri.

Dengan dukungan tersebut, langkah Gubernur Khofifah dalam mereformasi BUMD ini diharapkan tak hanya menghasilkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan. (*)