TIMES JATIM, PACITAN – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pacitan masih mengganas. Vaksinasi PMK yang diharapkan bisa menekan penyebaran terkendala karena lokasi ternak yang tersebar luas, sehingga prosesnya lebih lambat dari target.

Hingga 31 Januari 2025, 1.365 ekor ternak terinfeksi, tersebar di 138 dari 171 desa/kelurahan dan seluruh kecamatan di Pacitan. 

Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan, jumlah ternak sakit mencapai 1.076 ekor, dengan 60 kasus baru. Sementara itu, 137 ekor mati, 87 ekor sembuh, dan 65 ekor dipotong paksa.

Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa upaya vaksinasi tetap dilakukan di zona hijau atau wilayah yang belum terdampak PMK. Namun, distribusi vaksinasi terganggu karena letak peternakan yang berjauhan.

“Dari 7.000 dosis vaksin yang kami terima dari Kementerian Pertanian, targetnya selesai akhir Januari. Namun, karena ternak tersebar di berbagai wilayah, pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih lama,” jelas Sugeng, saat dihubungi, Minggu (2/2/2025).

Selain vaksinasi, petugas juga harus membagi fokus dengan pengobatan ternak yang sudah terinfeksi, sehingga penanganan menjadi lebih kompleks.

"Saat ini petugas keswan juga harus mengobati dan menangani ternak yang sakit," ujarnya.

Pemprov Jatim Tetapkan Status Darurat PMK

Karena lonjakan kasus, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menetapkan status darurat bencana nonalam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tertanggal 23 Januari 2025.

"Status darurat berlaku hingga PMK tidak ditemukan lagi atau sesuai rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi Jatim," kata Adhy di Surabaya, Sabtu (1/2/2025).

Sejak 1 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025, tercatat 18.721 kasus PMK di Jatim:

10.670 ekor masih sakit (57 persen)
6.616 ekor sembuh (35 persen)
984 ekor mati (5,1 persen)

Rata-rata kenaikan kasus di Jatim mencapai 350 ekor/hari, melonjak drastis dari sebelumnya hanya 10 kasus/hari.

"Secara epidemiologi, lonjakan kasus mencapai dua kali standar deviasi rataan satu tahun terakhir," ujar Adhy.

Adhy juga meminta bupati/wali kota segera mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penanganan PMK.

“Kami imbau daerah segera mengalokasikan anggaran untuk operasional petugas vaksinasi dan pengobatan,” tegasnya.

Dengan strategi ini, diharapkan laju penyebaran PMK di Pacitan bisa ditekan dan vaksinasi dapat dipercepat. (*)