TIMES JATIM, MOJOKERTO – Perkembangan penanganan kumuh di Kota Mojokerto, Jawa Timur mengalami dinamika yang terus berkembang. Kawasan kumuh menurun secara signifikan sejak tahun 2015. 

Tercatat luas kawasan kumuh hanya tersisa 40.18 hektar atau 4,018 Km2 dari 20.5 Km2 luas pemukiman Kota Mojokerto. Hal ini sesuai SK.No.188.45/283/417.111/2020 tentang Kawasan Prioritas Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2020 s/d 2024 atau biasa disebut SK Kumuh. 

Sebagai media koordinasi, sinergi dan diskusi dalam rangka evaluasi serta membangun integritas penangan kumuh Kota Mojokerto di tahun mendatang, maka Program Kotaku kota Mojokerto melaksanakan loka karya dengan tema "Maju Melangkah, Ayo Berbenah” pada tanggal 23-24 Desember 2021 lalu. 

Kegiatan ini dihadiri virtual oleh stakeholder Pemerintah Kota Mojokerto mulai dari Dinas PUPRPRKP, Bappeda, Camat, Pemerintah Kelurahan, BKM, organisasi kemasyarakatan, Asisten Korkot Mandiri dan seluruh tim Kotaku Kota Mojokerto.

Agenda ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan daerah dalam penanganan kumuh, target dan capaian Program Kotaku, serta strategi kolaborasi dalam penanganan kumuh karena Kota Mojokerto menjadi salah satu kota sasaran penanganan dan pencegahan kawasan kumuh pada Program Kotaku. 

Kegiatan loka karya ini dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diwakili oleh Evi Anggraeni, selaku Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Evi mengatakan, penanganan kawasan kumuh tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, namun semua stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun harus andil, agar seluruh penangan bisa terintegrasi dengan baik. 

"Pencapaian 0% kumuh harus diimbangi dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan di masyarakat," ucap Evi. 

Dia menambahkan, Program Kotaku di Kota Mojokerto mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Mojokerto karena memiliki sejumlah tujuan. 

Di antaranya program penanganan kawasan kumuh, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar umum pendukung perekonomian dengan pola padat karya. 

Hal itu dipertegas kembali oleh Zainul Arifin selaku Tenaga Ahli Kelembagaan dan Kolaborasi OSP 3 Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan bebagai pihak dalam upaya menuntaskan masalah kekumuhan di Jawa Timur khususnya di Kota Mojokerto. 

"Penuntasan kumuh tidak hanya selesai sebatas pembanguan infrastruktur pemenuhan kebutuhan saja namun lebih utama adalah terkait dengan pemeliharaannya, agar kualitas bisa terjaga sehingga manfaatnya akan terus bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. 

Sementara itu Askot Mandiri Kotaku Kota Mojokerto, M. Yani Zamroni menegaskan Program Kotaku yang bersumber dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) maupun APBD Kota Mojokerto sejak Tahun 2016 telah mampu mengurangi tingkat kekumuhan di Kota Mojokerto. 

Capaian ini merupakan kontribusi nyata yang telah dilakukan dalam upaya pengurangan kumuh permukiman yang ada. Sehingga gerakan kolaborasi yang ditanamkan dalam substansi Program Kotaku ini wajib didukung dalam rangka percepatan perwujudan Kota layak huni. 

Pada tahun 2021 Program Kotaku telah melaksanakan tugas pendampingan infrastruktur terhadap kelurahan melalui Program Padat Karya yang dinamakan Cash For Work (CFW) di 9 kelurahan dan 1 Kelurahan BPM Reguler. Program ini sebagai sebagai upaya dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dan juga membantu pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian nasional melalui pemberian upah tenaga kerja.(*)